WKUTM –Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) telah menggelar audiensi pada Jumat (10/03) bersama pihak rektorium. Aksi tersebut berlangsung di ruang rapat 502, Gedung Graha Utama lantai lima mulai pukul 09.25 hingga 11.40 WIB. Pihak rektorium diwakili oleh Wakil Rektor (Warek) II, Warek III, Kepala Biro Administrasi, Akademik, Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAKPSI), Biro Umum dan Keuangan (BUK) dan Koordinator Pusat Perencanaan dan Manajemen Resiko. Adapun tuntutan yang diusung oleh BEM-KM yaitu transparansi dana dan perbaikan sarana dan prasarana UTM.
Hal ini seperti yang dibeberkan Masykur selaku Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa (Advokesma) BEM KM 2023 bahwa tuntutan ini meliputi transparansi anggaran dan perbaikan sarana dan prasarana UTM. Pihaknya meminta agar kedua tuntutan tersebut segera dipenuhi oleh pihak rektorium sebagaimana mestinya. Adapun apabila kedua tuntutan tersebut tidak diindahkan maka pihaknya akan datang menemui pihak rektorium dengan massa yang lebih banyak (demontrasi).
”Tuntutan pertama mengenai transparansi dana yang ada di UTM, kedua tentang perbaikan sarana dan prasarana UTM. Apabila pihak rektorium tidak menanggapi hal tersebut maka akan datang massa yang berbeda dari ini,” bebernya ketika audiensi berlangsung (10/03).
Merespons hal tersebut, Abdul Azis Jakfar selaku Warek II menjelaskan anggaran UTM berasal dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang berjumlah miliaran atas persetujuan menteri. Kemudian jumlah tersebut didistribusikan kepada seluruh fakultas yang ada di UTM. Sementara itu mengenai Sarana dan prasarana, biasanya dari masing-masing fakultas mengusulkan melalui persetujuan dari beberapa pihak yang mengurusi hal tersebut.
”Beberapa poin rinciannya nanti akan dijelaskan oleh pak Prasetyo terkait dana dan distribusiannya fakultas dan universitas,” ujar Warek II (10/03).
Prasetyo Nugraha selaku Koordinator Pusat Perencanaan dan Manajemen Resiko mengungkapkan untuk tahun 2023 UTM mendapatkan aloksi dana sesuai izin dari Kementerian dalam penggunaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp82.740.000.000,00 pada 22 November 2021 saat pengusulannya. Berhubung UTM masih memiliki status Satuan Kerja (Satker) alhasil hanya dapat menggunakan 99% dari alokasi dana dari kementerian. Alokasi dana tersebut akan didistribusikan sesuai yang telah diajukan ke kementerian keuangan.
”Jadi untuk tahun 2023 ini UTM mendapatkan alokasi dana sebesar Rp82.740.000.000,00 sesuai dengan apa yang telah kita ajukan,” ungkapnya (10/03).
Sementara itu, saat Masykur meminta transparansi rincian dana pada tahun 2022, Warek II memilih menolak berkomentar lantaran beranggapan hal tersebut bukan berada di bawah wewenangnya. Menurut keterangan Azis, dirinya harus meminta izin terlebih dahulu kepada Rektor agar dapat memberikan rinciannya kepada pihak BEM-KM. Adapun ihwal tenggat waktu yang diminta oleh pihak BEM-KM kepada pihak rektorium mengenai transparansi dana tahun 2022, Masykur mengungkapkan bahwa data transparasi keuangan tersebut dapat diberikan setidaknya hingga hari Selasa (14/03).
”Maksimal kami memberi tenggat waktunya hari Selasa untuk pihak rektorarium bisa memberikan transparasi dana tahun 2022,” ungkap Masykur.
Terkait Sarana dan Prasarana UTM yang mengalami kerusakan khususnya toilet dan ruangan Sekretariat Bersama (Sekber), Gedung Auditorium, lapangan basket dan voli UTM, Azis mengungkapkan bahwa setelah selesai aksi audiensi ini agar Prasetya Nugraha melakukan survei sarana dan prasana yang dibahas dalam forum. Kemudian yang menjadi prioritas akan segera dibenahi.
”Nanti Pak Pras bisa survei dulu ke lapangan, dan didampingi oleh pihak BEM, supaya jelas mana yang dimaksud. Nanti biar bisa dipertimbangkan untuk menjadi prioritas yang akan diperbaiki terlebih dahulu,” pungkasnya. (SHA/J2)
