Opini: Setelah Suramadu Berdiri, Kenapa Madura Masih Sepi Investasi?

Pembangunan Jembatan Suramadu sejak awal dimaksudkan sebagai jalan pembuka. Harapannya sederhana, Madura tidak lagi terpisah, arus orang dan barang menjadi lancar, lalu ekonomi ikut tumbuh. Secara fisik, tujuan itu tercapai. Jembatan berdiri megah dan mobilitas meningkat drastis. Namun, setelah bertahun-tahun berjalan, muncul pertanyaan penting: mengapa Madura belum benar-benar menjadi tujuan investasi, padahal aksesnya sudah terbuka?

Apakah ini artinya Surabaya menyedot ekonomi Madura? tentu bukan, kota yang sudah maju tentu akan bergerak sesuai logikanya sendiri. Persoalan yang lebih mendasar justru ada pada pemerintah pusat yang membangun jembatan tanpa kajian sosial dan ekonomi yang matang, serta tanpa strategi pendamping setelah jembatan itu beroperasi.

Dalam kacamata Teori Ketergantungan dari Theotonio dos Santos, pembangunan bisa gagal jika hanya membuka akses, tetapi tidak menyiapkan daerah yang dihubungkan agar siap bersaing. Infrastruktur seharusnya bukan titik akhir, melainkan awal dari rangkaian kebijakan. Ketika kebijakan lanjutan tidak ada, daerah yang lebih lemah akan tertinggal secara perlahan.

Kegagalan Madura menarik investasi bisa dilihat dari contoh konkret. Usaha kuliner besar seperti Gacoan sempat ditolak dan bahkan dianggap perlu “diruqyah”. Terlepas dari setuju atau tidak, kejadian ini menunjukkan tidak adanya aturan yang jelas antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan investor. Akibatnya, investor melihat Madura sebagai wilayah yang tidak pasti dan berisiko tinggi.

Contoh lain adalah penolakan pembangunan bioskop, alasannya sering dibungkus dengan isu moral dan budaya. Namun di balik itu, terlihat masalah yang lebih besar: negara tidak hadir sebagai penengah. Tidak ada kajian terbuka yang menjelaskan dampak ekonomi, lapangan kerja, dan batasan yang disepakati bersama. Akhirnya, penolakan terjadi, peluang kerja hilang, dan Madura kembali hanya menjadi tempat tinggal, bukan tempat usaha.

Dalam pandangan Andre Gunder Frank, situasi ini bisa disebut sebagai bentuk development of underdevelopment: ada pembangunan, tetapi tidak menghasilkan kemandirian. Jembatan memudahkan orang Madura keluar untuk bekerja dan belanja, sementara daerahnya sendiri tidak disiapkan sebagai ruang ekonomi yang hidup.

Lalu apa solusinya? Pertama, pemerintah pusat dan daerah harus membuat aturan investasi yang jelas dan sederhana, termasuk jaminan hukum bagi investor dan masyarakat. Kedua, dialog budaya perlu dilembagakan, bukan dibiarkan meledak di media sosial. Jika ada bioskop atau restoran besar, buat kesepakatan: jam operasional, konten, dan kontribusi sosial yang jelas. Ketiga, beri insentif khusus untuk usaha yang membuka lapangan kerja lokal, misalnya pajak ringan atau bantuan perizinan.

Syahdan, dalam hal ini yang harus diperhatikan bersama, khususnya untuk para pemangku kebijakan adalah, tidak selamanya infrastruktur dan investasi (dana asing) itu menjanjikan kemajuan. kadang juga bisa menjadi petaka, apabila daerah yang menjadi target ini tidak “diberdayakan” terlebih dahulu. PR kita bersama adalah bagaimana menjadikan Madura mampu berdiri di kaki sendiri, dengan mengembangkan potensi lokal yang ada, sehingga perekonomian Madura bisa bangkit kembali.