Komentar |
| ruangan Biro Umum dan Keuangan. Foto: Wid |
WKUTM - Puluhan miliar dianggarkan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) untuk membangun infrastruktur baru dan merenovasi gedung lama. Total keseluruhan yang harus dikeluarkan UTM sebesar Rp.25.857.000.000,- untuk membangun dua gedung baru dan renovasi 3 gedung lama. Tercatat, anggaran untuk pembangunan masjid sebesar Rp.9.171.000.000,- pembangunan Gedung Pusat Data Rp.9.186.000.000,- serta renovasi Gedung Student Center (GSC) Rp.3.000.000.000,- Auditorium Rp.1.500.000.000,- dan Cakra Rp.3.000.000.000,-.
Kepala Bagian
Keuangan, Indar Hariyadi, menjelaskan bahwa mekanisme pembangunan gedung
dimulai dari perencanaan, proses pelelangan oleh bagian Unit Layanan Pengadaan
(ULP), kontrak kerja, dan pelaksanaan kegiatan.
”Kaitannya dengan
pihak keuangan saat kontrak kerja, apakah akan dibayar sekaligus ataupun
berkala. Perencanan sudah setahun sebelumnya minimal anggaran sudah disiapkan.
Bagian keuangan hanya mengikuti asal ada data-data pendukung dari perencanaan,”
jelas pria asal Pamekasan tersebut.
Indar menambahkan
jika Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) yang ditunjuk oleh rektor bertugas
sebagai penanggung jawab, pengontrol
dari rencana, hingga pelaksanaan pembangunan termasuk penganggaran dan
usulan. Ketika ditanya nama dari ketua PPK, pihaknya mengaku lupa.
”Pembangunan satu
PPK kayaknya, kalau nama saya lupa. Saya tidak hafal banyak PPK-nya karena di
tiap fakultas ada ,” ungkapnya saat diwawancara, Jumat (18/10).
Indar juga mengatakan bahwa
sumber pendaan berasal dari pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP). Pengalokasian PNBP yang bersumber dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), sewa
asrama, dan kerjasama dikarenakan pembangunan berkategori fungsional serta dana
dari pemerintah tidak mencukupi.
”Sumber dana dari
PNBP, tapi pengelolaannya tetap semua yang mengatur pemerintah, dan dana dari
pemerintah hanya cukup untuk gaji pegawai, dan perawatan kendaraan, hanya itu
saja kayaknya,” ujar Indar saat ditemui
diruangannya.
Senada dengan
Indar, Kepala Sub Bagian Barang Milik Negara, Edi Suprapto, menjelaskan jika anggaran
dana dari pemerinth sangat minim.
”Sudah beberapa
tahun ini dana dari pemerintah itu tidak ada, karena posisi kebutuhan PNBP yang
menyokong namun tidak maksimal,” jelasnya.
Edi juga berpesan
jika universitas harus seimbang dalam pesatnya pembangunan infrastruktur dan pendidikannya.
”Universitas juga
harus berpikir apakah ingin memfokuskan ke konstruksi dan mengabaikan
operasional, ini harus dipertimbangkan dan diseimbangkan, jangan sampai
pendidikan dan pengajaran ditinggal karena core
bisnisnya disini,” harap pria asal Bangkalan tersebut. (Uya/Bi)