Opini: Realita Pendidikan Kita Hari Ini
Hari Pendidikan Nasional datang lagi. Di media sosial, kita melihat serangkaian unggahan penuh semangat: kutipan Ki Hajar Dewantara, foto-foto siswa berpakaian adat, hingga omongan pejabat yang penuh gairah dan harapan. Tetapi di balik perayaan itu, terdapat realita bahwa pendidikan kita belum pulih dari krisis yang terlalu lama dibiarkan menganga. Ia seolah berjalan, namun pincang. Ia tampak tumbuh, namun tidak merata.
Setiap tahun, kita mendengar jargon baru—dari revolusi industri 4.0, digitalisasi, hingga “Merdeka Belajar”. Tapi di sebuah ruang kelas beratap bocor di ujung negeri, seorang guru honorer masih mengajar tanpa kepastian gaji, bahkan tanpa digaji. Sementara itu, di kota besar, sekolah-sekolah elite mematok biaya masuk setara harga rumah. Perbedaan ini bukan sekadar angka, namun juga mencerminkan jurang yang semakin dalam antara mereka yang bisa “belajar dengan layak” dan mereka yang sekadar “berusaha bertahan.”
Banyak yang memuja kurikulum baru sebagai langkah maju, padahal isinya seringkali masih menuntut anak menghafal tanpa memahami. Mereka diajarkan rumus dan definisi, tapi tak pernah benar-benar dikenalkan pada dunia yang sesungguhnya. Di dalam kelas, kreativitas dibatasi oleh silabus. Di luar kelas, realitas tak pernah hadir dalam buku pelajaran. Pendidikan kita tak cukup memberi ruang bagi karakter, empati, atau keberanian berpikir kritis. Hingga akhirnya, kita menjadi insan yang sibuk mengejar nilai, tapi lupa menanamkan nilai-nilai.
Lalu, bagaimana dengan para Guru? Mereka yang seharusnya menjadi garda depan peradaban, justru kerap terabaikan. Ribuan guru honorer tetap hidup dalam ketidakpastian, gaji jauh dari kelayakan, tapi tetap datang mengajar dengan sepenuh hati. Negara mengangkat mereka sebagai pahlawan, tapi tak memberi mereka perlindungan. Ironis sekali, terlalu banyak menuntut tapi lupa terimakasihnya.
Makin kesini, pendidikan terasa seperti ajang perlombaan, bukan ruang pertumbuhan. Mereka yang mampu membayar lebih bisa membeli akses, bimbingan, dan fasilitas. Sementara mereka yang hidup dalam kemiskinan, harus berjuang hanya untuk bisa terus bersekolah. Ini bukan salah satu atau dua individu. Ini kegagalan sistemik. Kegagalan pendidikan bukan karena murid tak mampu belajar, tapi karena negara belum sungguh-sungguh menciptakan ruang yang setara untuk mereka semua.
Lalu, setiap 2 Mei, kita diajak merayakan. Tapi apa yang sebenarnya kita rayakan? Apakah cukup hanya dengan mengenakan batik, membaca puisi, atau menyanyikan Hymne Guru
Atau seharusnya kita juga berani bertanya: mengapa hingga kini masih banyak anak Indonesia yang putus sekolah, sekolah terbaik masih ditentukan oleh uang, dan mengapa menjadi guru seolah berarti memilih hidup yang serba pasrah?
Hari Pendidikan Nasional seharusnya bukan sekedar seremonial. Ia seharusnya menjadi momen untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar memerdekakan pendidikan? Atau justru terus membiarkan sistem ini membelenggu lebih banyak orang dengan ketimpangan dan kebijakan yang tidak pernah matang?
Karena pada akhirnya, bangsa yang gagal mendidik adalah bangsa yang sedang menggali kuburnya sendiri—pelan, tapi pasti. (stv)
