Komentar
WKUTM - Universitas Trunojoyo Madura (UTM) sedang melakukan penyusunan berkas pengajuan Fakultas Kedokteran (FK). Adapun pengajuan berkas ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) ditargetkan diajukan dan disetujui pada tahun ini, sehingga penerimaan mahasiswa baru FK dapat dimulai pada tahun 2024.
Achmad Amzeri selaku Wakil Rektor (Warek) I bidang Akademik sekaligus Ketua Satuan Tugas FK, menjelaskan bahwa progres pengajuan FK UTM belum mencapai tahap pengajuan ke Ditjen Dikti. Hal tersebut dikarenakan sebelum melakukan pengajuan ke Ditjen Dikti, UTM Perlu mengantongi izin dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes), hingga Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
”Belum sampai Ditjen Dikti, jadi ada perizinan dari Kemenkes, kemudian KKI, LAM-PTKes, lalu Kemendikbudristek, kalau ini sudah tuntas nanti baru diajukan ke Ditjen Dikti. Sekarang sudah sampai taraf penjajakan, mulai dari kerja sama dengan rumah sakit,” jelasnya (20/10).
Amzeri juga menuturkan bahwa, nantinya pada saat awal diresmikan FK hanya akan terdiri dari satu Program Studi (Prodi) saja, yaitu Pendidikan Dokter Strata 1 (S-1) . Untuk mengisi posisi dosen, pihak UTM akan merekrut 26 dokter S-1 yang terdiri dari 14 dokter spesialis dan 12 dokter biomedis sebagai syarat minimal pembukaan Prodi. Sedangkan untuk besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), pihaknya belum memutuskan. Meski begitu, mengacu pada besaran UKT untuk FK di Universitas Brawijaya (UB), yang sebesar Rp9.000.000,00, UTM berencana menerapkan besaran UKT dengan nominal yang sama atau lebih rendah.
”26 dokter S1 terdiri dari 14 dokter spesialis, 12 dokter biomedis,” tuturnya ketika diwawancara di ruangan Warek I.
Lucky Dafira Nugroho sebagai Koordinator Program Jaminan Mutu (PJM) sekaligus Wakil Ketua Satuan Tugas FK, mengungkapkan bahwa pihaknya belum dapat memastikan jumlah besaran UKT untuk FK. Hal tersebut dikarenakan berkas pengajuan FK masih dalam tahap penyusunan.
”Kalau berkasnya sampai saat ini masih tahap penyusunan, ada banyak hal yang harus disiapkan dari Sumber Daya Manusia (SDM), kurikulum, visi misi, sarana prasarana,” tambahnya (25/10).
Selain itu, mengenai kurikulum, Amzeri mengungkapkan akan menyesuaikan dengan kebutuhan daerah Madura, khususnya dalam bidang kultural. Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) minimal yang akan diberikan adalah 146 SKS, sementara rincian mata kuliah masih dalam tahap pengembangan.
”Kalau kurikulum sesuai dengan kurikulum kedokteran, nanti dispesifikan lagi, kedokteran ini mau ke arah mana, ada kemaritiman, kepulauan. Misalkan, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) ke penanggulangan bencana, kalau Universitas Negeri Surabaya (UNESA) ke arah keolahragaan, kalau kita mungkin ke kultural.” tutur Amzeri.
Perihal kurikulum, Lucky menambahkan, pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan pihak FK yang sudah beroperasi, yaitu FK UB. Guna memastikan kurikulum dan pelatihan mahasiswa telah sesuai dengan standar yang berlaku.
”Kurikulum FK itu tidak bisa kita tentukan sendiri, kita harus koordinasi dengan FK pembina, pembinanya FK UB untuk sampai sekarang,” tambahnya.
Sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas FK, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pembukaan FK di UTM. Beberapa pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut antara lain Rumah Sakit Pendidikan Pamekasan, Rumah Sakit Studi Bangkalan, Rumah Sakit Forensik, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Pendidikan Pamekasan, Rumah Sakit Satelit di Sampang dan Sumenep, penjajakan dengan FK UB. Kerjasama ini berfokus pada wahana pendidikan yang akan memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa FK UTM yaitu ada tahap off-class education yang mencakup magang dan praktek di Rumah Sakit Pendidikan.
”Rumah Sakit Pendidikan Pamekasan, Rumah Sakit studi Bangkalan, Rumah Sakit Forensik, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Satelit di Sampang dan Sumenep, dan penjajakan dengan FK UB,” jelasnya.
Sedangkan alasan UTM mendirikan Fakultas Kedokteran (FK), Amzeri menjelaskan, pertama, Madura hingga saat ini belum memiliki satupun fakultas kedokteran. Kedua, UTM ingin turut membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kekurangan tenaga medis di Indonesia, khususnya Madura.
”Satu karena Madura belum ada satu fakultas kedokteran, kedua kita ingin membantu pemerintah untuk mencetak kedokteran yang memang kurang,” ungkapnya.
Lucky, berharap agar proses pengajuan FK dapat berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Madura.
”Harapannya semoga bisa cepat terealisasi karena ini juga bisa mengungkit nama universitas kita di kancah nasional maupun internasional,” harapnya. (AI/WE)