Komentar
WKUTM – Surat edaran perpanjangan pembelajaran dalam jaringan (daring) dan work from home (WFH) akibat pandemi Covid-19 yang diedarkan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) pada 28 April lalu juga berdampak bagi organisasi kemahasiswaan (Ormawa).
Ketika dihubungi via WhatsApp (WA), beberapa anggota Ormawa mengeluhkan banyak program kerja (proker) yang harus diundur hingga dibatalkan. Selain itu, mereka juga mengeluh dengan adanya WFH membuat proker tidak maksimal. Adapun kendala lain, yaitu dana yang tidak segera cair.
Seperti yang diungkapkan Leli, Ketua umum Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Fakultas Pertanian (FP) Daun, pihaknya mengeluhkan bahwa di masa pandemi ini banyak proker dari UKMF Daun yang terpaksa digabung dan dihapus.
”Banyak proker yang harus digabungkan kalau masa pandemi sudah berakhir. Walaupun nanti belum diketahui kondusif atau tidaknya. Selain itu, ada juga sebagian malah dihapus. Sedang diusahakan proker berjalan walaupun sistemnya online," keluh mahasiswa asal Lamongan ini.
Pihaknya juga menambahkan bahwa UKMF Daun belum menerima sepeserpun pencairan dana dari proposal yang sudah diajukan sedari awal masa jabatannya.
Estu Saputra, Ketua Umum UKMF Penalaran FP turut mengeluhkan perkara yang sama.
"Kinerja kami kurang maksimal, dikarenakan keterbatasan ruang dan waktu untuk melakukan koordinasi. Terlebih adanya hambatan sinyal dan tugas kuliah yang lebih berat," keluhnya.
Di tingkat universitas, UKM-UKM juga mengeluhkan persolan sama. Lusiana, Ketua Umum UKM Capoeira juga mengungkapkan bahwa prokernya banyak yang dibatalkan karena UKM Capoiera merupakan UKM yang berhubungan langsung dengan kegiatan fisik.
UKM kegiatan fisik lainnya seperti Taruna Jaya (TJ) juga mengalami hal serupa. Luqman, selaku Ketua Umum juga bereaksi sama seperti Lusiana. Mahasiswa asal Tuban ini mengusahakan agar proker yang sudah direncanakan tidak dibatalkan. Dirinya juga merasa kewalahan dengan adanya WFH yang membatasi UKM.
”Banyak kegiatan kami yang tidak jalan, Apalagi kami dari UKM cabang Olahraga, jadi dampak dari pandemi ini sangat luar biasa,” paparnya via WA.
Mahasiswa program Ilmu Hukum ini mengatakan bahwa dari semua proposal dana yang sudah diajukan, TJ hanya mendapat dana dari satu proposal.
Dicky Darmawan, Ketua Umum Ghubatras mengatakan bahwa beberapa proker dan pelatihan kepada junior membuat bingung bagian kepengurusan organisasi. Hal ini karena kegiatan tidak bisa dilakukan secara online.
"Ada satu proker kami yang mangkrak dan ada kesulitan internal organisasi juga, pokoknya banyak mas,” keluhnya.
Mahasiswa asal Bangkalan ini juga belum sempat mengajukan proposal dana dikarenakan dihimbau oleh pihak pimpinan UTM untuk diundur terlebih dahulu.
Sementara itu, Achmad Faiq sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB), menulis bahwa sementara ini beberapa proker BEM FISIB akan ditunda, seperti kemah budaya dan seminar mengenai batik.
”Namun dari BEM, acara yang bersifat seremonial atau aksi langsung sudah ditunda. BEM juga menginisiasi kegiatan dengan memanfaatkan media daring. Kemarin sudah melaksnanakan pengawalan isu hoax di desa Semburan, probolinggo," imbuhnya.
Untuk dana, khususnya dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), mahasiswa asal Sumenep itu mengaku belum cair. Beberapa waktu lalu pihak BEM FISIB telah melayangkan proposal, khususnya proposal Upgrading BEM FISIB. Tetapi dari pihak TU FISIB menjawab bahwasannya masih belum ada dana DIPA yang cair.
Beralih ke Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Mohammad Nur Hidayat selaku Ketua BEM FIP juga menambahkan bahwa dana DIPA belum bisa cair. Dirinya berharap tidak ada perubahan sistem maupun yang lain untuk dana DIPA bisa dicairkan dana sesuai dengan proker yang dijalankan.
"Sementara ini pihak kampus hanya mengintruksikan agar jadwal pelaksaan proker diundur dan belum memberikan kepastian waktu terkait cairnya dana tersebut," paparnya.
Khoirul Amin, Presiden Mahasiswa (Presma) UTM, juga turut mengeluhkan dana yang belum cair dan PO DIPA yang belum jelas. Adapun proker tidak ada yang dibatalkan.
”Dari segi partisipasi, peserta kegiatan tidak seaktif ketika kegiatan tidak ada pandemi. Mulai dari keikutsertaan peserta dan lain-lain. Namun dari BEM sendiri tidak membatalkan proker, tetapi ditangguhkan atau diubah kegiatannya,” jelasnya.
Rizal Dzulkarnain, selaku Kepala Subbagian (Kasubag) bidang Kemahasiswaan UTM menanggapi terkait kegiatan ormawa yang banyak terancam batal dan kapan dana Proker yang bisa dicairkan. Pihaknya sudah menyesuaikan semua dalam Surat Edaran Wakil Rektor III. Terkait solusi dari permasalahan ini, Rizal menjawab dengan singkat bahwa akan menunggu perintah dari pimpinan.
”Kami menunggu arahan dan kebijakan pimpinan terkait hal tersebut. Sampai saat ini kami belum menerima info terkait kapan pencairan dana proker ormawa terealisasi. Karena pagu DIPA masih direvisi juga dalam awal Mei ini dari dampak Covid-19,” ungkapnya ketika dikonfirmasi via WA (12/05).
Jawaban yang sama juga dilayangkan oleh Supriyanto, Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan Sistem Informasi (BAAKPSI), menjelaskan bahwa solusi dari permasalahan-permasalahan ormawa menunggu keputusan dari Warek III, Agung Ali Fahmi.
“Belum ada petunjuk dari Warek III.” pungkasnya. (Cha/Ahr/Hir)