Komentar.jpg)
Oleh : Diyan
Indonesia sampai saat ini masih diliputi berbagai masalah, mulai dari kemiskinan anarkisme, KKN, hingga kriminalitas yang kita tahu hanya menambah kesemrawutan negara dari waktu ke waktu, tanpa menemui solusi yang jelas. Jika pemerintah selalu diinterogasi mengenai hal itu, maka tidak menuntut kemungkinan pemerintah hanya memangku tangan dibalik lembar-lembar pasal UUD.
Sementara ini masyarakat yang mengatasnamakan sebagai golongan kritis, terus bersahut-sahutan menyuarakan pandangan pribadinya tanpa kata permisi, yang setidaknya menunjukkan nilai-nlai pancasila yang diagung-agungkan bangsa Indonesia.
Keduanya tumpah dalam satu wadah, yaitu negara Indonesia, yang menurut ideologinya menjunjung tinggi demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila yang mencoba fleksibel dengan mencakup nilai-nilai positif dari berbagai ideologi, sedangkan pandangan masayarakat Indonesia sendiri nyatanya menaruh tafsir yang berbeda-beda.
Akhirnya setiap jalan yang ditempuh hasilnya nihil, tak pernah tegas dan serius, karena terlalu banyak pasal yang dipakai, maka secara perlahan akan semakin menambah persoalan di negeri ini, dan itu akan menyulutkan amarah masyarakat lewat intrik-intrik demonstrasi yang justru semakin menambah kesemrawutan beban yang dipikul Indonesia. Namun, bukan berarti juga berkaca pada sejarah masa lalu, memberi peluang paham-paham radikal seperti komunisme dibiarkan masuk ke Indonesia agar segalanya tinggal dipangku pemerintah.
Karena pada prinsipnya, komunime lebih banyak didasarkan pada penindasan, kekerasan, dan penekanan terhadap setiap kekuatan perlawanan, bahkan dengan mengandalkan kekuatan senjata tanpa mengenal prinsip kerelaan, kurang manusiawi, dan tidak memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melakukan kegiatan produksi. Tentu paham seperti ini sangat tidak sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia dan juga prinsip dasar Negara Indonesia.
Tinggal bagaimana memoles demokrasi pancasila agar lebih jitu dalam menentukan arah tujuan bangsa Indonesia. Mulai dari menghilangkan pandangan pesimis terhadap pemerintah, lalu belajar memahami cara beropini yang baik, dan tentunya dari pihak pemerintah sendiri juga perlu memberikan pemahaman akan pentingnya demokrasi pancasila terhadap masyarakat.
Jika saja antara pemerintah dan masyarakat Indonesia satu arah, sama-sama berpikir postif dan kreatif mencari jalan keluar atas segala masalah yang sudah menggunung, tak perlu sampai ada kepala yang dipenggal hanya demi tercapainya keseragaman pandangan.
Tak perlu bagi Negara Indonesia mengganti ideologi yang sudah mengakar dan tertanam dalam jiwa bangsa Indonesia.
Sementara jika masalah ini dibiarkan terus menerus, antara masyarakat dan pemerintah saling merasa dirinya yang paling pintar, lalu dengan serta merta menyalahkan demokrasi pancasila, tinggal menunggu saja kebobrokan nasionalisme Indonesia segera menghadang.
Dengan begitu, antara masyarakat dan pemerintah perlu secepatnya memaknai nilai-nilai pancasila agar tidak ada lagi yang mengkambinghitamkan keberadaan demokrasi pancasila.