Polemik KTM Multifungsi Mahasiswa Baru UTM

Polemik KTM Multifungsi Mahasiswa Baru UTM

LPM Spirit - Mahasiswa
Rabu, 20 Februari 2019
KTM multifungsi. Foto : Birar

Kerja sama Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dalam pembuatan kartu three in one ternyata menimbulkan beberapa permasalahan. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Kartu Perpustakaan, dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dijadikan satu masih menuai persoalan kecil terkait hal teknis.

Sempat beredar pesan broadcast whatsapp dari Menteri Kesejahteraan Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (Menkesma BEM-KM), yang memberitahukan  hasil diskusi dengan pihak BAAK seputar KTM untuk mahasiswa baru. Setelah tim Warta UTM mengkonfirmasi, ternyata pihak yang ditemui Menkesma BEM ialah  Rizal Zulkarnain dan Sri Mulyani Budianingsih.

Bersamaan dengan pengumuman yang terdapat di laman daring resmi UTM, pengambilan KTM  bisa diambil mulai tanggal 19- 22 Februari. Meskipun demikian, hal tersebut ternyata tidak sepenuhnya menjadi kabar baik sebab masih timbul berbagai persolan yang belum ada kejelasan. Seperti yang dialami mahasiswa Fakultas Hukum (FH) UTM, Deby Salsabila Maulidia Aji, pihaknya merasa sedikit dirugikan karena fotonya tertukar dengan mahasiswa lain.

”Ada kesalahan, mungkin karena pihak bank kurang bertahap ketika melakukan sesi foto dan pendataan, padahal saya sudah memberikan data yang jelas,” keluh mahasiswa asal Gresik tersebut.

Permasalahan lain juga terjadi di fakultas yang sama. Selain Deby, Ruly Syahroni Iman malah belum mendapatkan KTM, hal itulah yang menjadikan dirinya kebingungan. ”Masih belum dapat KTM jadi agak bingung gara-gara belum dapat,” tuturnya ketika dikonfirmasi lewat pesan singkat.

Persoalan lain yang menjadi kebingungan mahasiswa baru adalah apakah kartu perpus dan KTM masih berfungsi apabila saldo diambil semua, Menkesma BEM-KM melakukan pertemuan dengan Reza dan Mahmudi selaku pihak bank BNI, mereka menuturkan masih dapat berfungsi walaupun ATM-nya mati. Pihak bank juga menjelaskan terkait biaya administrasi sebesar 3.000 rupiah yang seharusnya 15.000.

”Biaya Administrasi di BNI itu seharusnya 15.000 tetapi karena ini segmen mahasiswa dan ada kerjasama maka biaya admin itu hanya 3.000 perbulan sehingga lebih murah dari biasanya,” papar pihak BNI.

Meskipun demikian, Muhammad Miswarik, mahasiswa FH UTM, ia hanya dapat mengambil separo dari jumlah saldo seharusnya. ”Bisanya hanya mengambil 50 ribu, sisanya 35 ribu,” keluh mahasiswa asal Sumenep tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Sub Bagian Akademik Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan Sistem Informasi (Kasubag  Akademik BAAKPSI), Muhammad Utsman, menjelaskan tujuan diberlakukan kartu tersebut agar menjadi lebih efisien dan mempermudah mahasiswa. ”Yang jelas, itu semua untuk mempermudah dan lebih efisien sebab menjadi satu antara kartu perpus, KTM, dan ATM,” tuturnya.   

Senada dengan Utsman, Kasubag bidang Kemahasiswaan, Rizal Zulkarnain, mengungkapkan jika persoalan terkait hal teknis seperti saldo belum masuk, pajak nasabah, dan lainnya yang berhak menjawab serta memiliki wewenang adalah dari pihak bank. ”Kasus saldo nol, pajak, bisa diambil semua, diblokir atau tidak yang berhak menjawab pihak bank juga, karena sudah ada aplikasi dan sistemnya sendiri,” terangnya.

Masih menurut Rizal, pihaknya membenarkan adanya kerja sama antara pihak kampus dengan BNI, namun jelasnya yang tahu adalah pimpinan yang mengikuti rapat. ”Setahu saya ada kerja sama,  yang jelas batas kerja sama bagaimana juga kurang tahu saya,” ungkapnya.

Pihaknya juga menambahkan, yang ikut dalam rapat adalah Muhammad Abdul Aziz Jakfar selaku Wakil Rektor 2 dan Supriyanto selaku Kepala BAAKPSI. Selain itu pihaknya berpesan jika ada masalah soal kemahasiswaan bisa konfirmasi dulu ke atasan sebelum timbul asumsi yang belum tentu benar.

”Kebijakannya dari pimpinan, saya tidak paham mungkin rektorium, yang jelas pimpinan. Kita yang melaksanakan. Jika ada masalah apapun terkait kemahasiswaan, sebisa mungkin konfirmasi ke pimpinan dulu sebelum berasumsi yang tidak-tidak,” pesan dan pungkas Rizal Zulkarnain.

Tim Warta UTM sudah minta konfirmasi kepada Supriyatno terkait hal ini dan kejelasan selaku yang mengetahui bentuk kontrak kerja sama. Namun sampai berita ini dirilis masih belum ada konfirmasi dan kejelasan.

Menyikapi hal-hal yang masih belum jelas ini, Deby Salsabila berharap akan adanya sosialisasi terhadap kebijakan kampus agar tidak membingungkan.]

”Saya hanya ingin adanya sosialisasi untuk KTM ataupun sistem kampus dari awal, sehingga tidak kebingungan seperti ini,” harapnya. (tim/wuk)