Komentar |
| Musyawarah bersama DPM dan perwakilan Badan Kelengkapan Mahasiswa |
”Musyawarah ini tidak berguna tanpa melibatkan oknum yang bersangkutan,” keluh ketua umum UKM Taruna Jaya, Rifi Mawardi sewaktu rapat berlangsung. Padahal ia berharap DPM sewaktu mengumpulan perwakilan seluruh badan kelengkapan untuk melakukan musyawarah bersama sudah memiliki inisiatif lebih. Sehingga topik pembahasan selama musyawarah tidak lagi sama seperti sebelumnya.
Menanggapi berbagai keluhan peserta musyawarah ketua DPM menjanjikan musyawarah kembali dengan menghadirkan oknum penggrebekan. Bukan hanya itu DPM secara tegas dalam rapat memberi opsi untuk melakukan perlawanan jika oknum tersebut terbukti bersalah. Namun, Bahirudin juga khawatir seandainya musyawarah berikutnya mendatangkan oknum malah berujung ricuh. ”Sebenarnya saya sudah melayangkan surat dengan salah satu oknumnya, tapi saya rasa perlu untuk musyawarah dulu dengan anak UKM,” ujar mahasiswa prodi Ilmu Hukum semester 6 itu.
Sama dengan DPM, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UTM juga melakukan langkah serupa dengan cara menemui oknum internal kampus yang diduga kuat terkait dengan aksi penggrebekan ilegal. Sayangnya sampai saat ini mereka masih belum berhasil mengajak menyelesaikan masalah secara baik-baik. ”Saya telah menghubungi pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya sebagai fasilitator untuk menemuinya di Sekber, jika memang punya niatan baik. Tetapi hal tersebut tetap tidak mendapat tanggapan,” ujar Fadhal Hidayatullah Presiden Mahasiswa (Presma) UTM.
Setelah musyawarah bersama selesai salah satu anggota UKM Seni Nanggala, Akhmad Khoiron merasa optimis terhadap janji DPM sehingga masalah dapat segera terselesaikan dengan cepat. ”Saya senang masalah segera dapat diselesaikan, dan oknumnya dapat segera dipertemukan dengan pimpinan dan UKM,” ujarnya. (ADM/ISK)