Rabu, 23 Juli 2014

Keamanan Lingkungan Universitas Trunojoyo Madura Masih dipertanyakan

WKUTM - Maraknya keluhan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) terkait kriminalitas seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di sekitar kawasan UTM, melatarbelakangi Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kabinet pergerakan UTM mengadakan ‘Musyawarah Pimpinan Daerah’. Acara yang bertempat di ruang Auditiorium UTM pada Kamis (19/06) lalu merupakan audiensi dengan tema “Your Scurity is My Scurity” dan dihadiri oleh Kapolres Bangkalan, Kapolsek Kamal, Pimpinan Satpam UTM yang dinaungi PT.Marina, serta beberapa tokoh masyarakat sekitar UTM. UTM Masih Belum Aman Sulistiyono selaku Kapolres Bangkalan dalam pemaparannya yang bertajuk ‘Sosialisasi Keamanan untuk Lingkungan UTM yang Lebih Madani’ mengatakan, “Sejauh ini, saya tidak pernah mendapat laporan kriminalitas yang terjadi di dalam kawasan UTM. Akan tetapi, perlu pembenahan di beberapa aspek untuk meningkatkan keamanan di UTM,” Sulistiyono menyebutkan beberapa poin yang perlu mendapat penanganan dari pihak UTM untuk menciptakan keamanan kampus, diantaranya adalah : 1. Idealnya sebuah kampus cukup memiliki satu gerbang saja. Sementara di UTM, orang bisa masuk dari berbagai arah, dan hal ini menjadikan pengawasan keamanan kurang efektif 2. Pembangunan pagar di UTM belum menyeluruh, sehingga siapapun bisa masuk tanpa pengawasan 3. Masih belum dijalankannya pengecekan kartu tanda pengenal (KTM atau kartu pegawai) ketika memasuki area kampus 4. Lokasi parkir masih belum maksimal, sehingga memicu tindak kriminal 5. Masalah-masalah petugas keamanan (satpam) UTM antaralain : kurangnya koordinasi dengan polres, pembinaan yang masih belum dilaksanakan dengan polres dan belum dikirimnya petugas keamanan untuk mengikuti pelatihan turjawali, bela diri, pengaturan lalu lintas, dll. Ketidakjelasan Penanggungjawab Keamanan UTM “Masalah keamanan itu kan bukan hanya tanggung jawab polisi. Kita semua harus bisa menjadi polisi bagi diri kita sendiri,” tutur Sulistiyono. Begitu memasuki sesi tanya jawab, Kapolres dihujani pertanyaan dari mahasiswa seputar pos polisi di depan kampus serta masalah penerangan jalan raya sekitar UTM yang seringkali dipadamkan. “Tidak semua kampus memiliki pos polisi. Dan untuk di depan UTM sendiri, maaf, juga belum bisa didirikan. Permintaan pembangunan pos polisi tidak hanya di UTM saja, banyak warga yang minta dibangunkan tiap kali polres melakukan patroli. Alasannya, kami kekurangan personel. Sejak dibukanya Suramadu, banyak personel polres yang dikerahkan disana. Karena jelas, disana lebih membutuhkan. Kami sudah mengajukan tambahan personel, tapi sampai saat ini masih belum ada penambahan,” tanggap Sulistiyono. “Dan untuk penerangan jalan, itu bukan tanggung jawab polisi. Pertanyaannya saya kembalikan pada pihak kampus. Dan mungkin juga pada pemerintah daerah yang lebih tepat. Lha sekarang kepala desanya saja mana? Tidak hadir kan? Makanya disini saya menyayangkan kehadiran Muspida,” lanjutnya. Ada pendapat yang nyatanya berlainan dengan Sulistiyono. Bapak Muhamad Syarif selaku pembantu rektor (PR) III UTM menuturkan pada sambutannya “Apresiasi yang baik untuk acara ini, dan nanti kita bisa berdiskusi tentang masalah keamanan lingkungan kampus. Termasuk mengenai lampu jalan raya yang sering dipadamkan, nah disini sudah ada pak Kapolres bisa kita tanyakan,” katanya ketika membuka acara. Hasil audiensi semakin tidak jelas ketika panitia ditanyai soal hasil kesepakatan tertulis yang bisa dijadikan bukti kerjasama antarlembaga, yaitu antara kapolres, kapolsek, keamanan UTM, dan juga tokoh masyarakat yang hadir untuk menciptakan keamanan lingkungan UTM. “Tadi memang sudah ada kesanggupan semua elemen untuk kerjasama. Ya memang disayangkan panitia masih belum membuatkan surat sebagai bukti konkretnya. Untuk masalah ini akan kami programkan selanjutnya,” ungkap Qomaruddin selaku anggota BEM kabinet pergerakan. Anggota BEM yang menjabat sebagai sekretaris kementerian komunikasi dan informasi (kominfo) tersebut menyebutkan, “Cukup disayangkan juga untuk pertanyaan seputar lampu tadi. Kalau menurut saya, kampus itu juga mempunyai kewajiban memelihara lingkungan kampus. Salah satunya dengan memberikan fasilitas penerangan jalan,” sambungnya. “Karena tadi kan sudah hadir PR III juga sebagai wakil pimpinan, jadi untuk hasil audiensi tertulisnya akan kami rapatkan dulu. Dan tidak begitu saja diusulkan kepada pihak kampus. Kan tadi PR III sudah tahu sendiri apa saja yang seharusnya dibenahi di UTM,” tutupnya.(ris)

WKUTM - Maraknya keluhan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) terkait kriminalitas seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di sekitar kawasan UTM, melatarbelakangi Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kabinet pergerakan UTM mengadakan ‘Musyawarah Pimpinan Daerah’.

Acara yang bertempat di ruang Auditiorium UTM pada Kamis (19/06) lalu merupakan audiensi dengan tema “Your Scurity is My Scurity” dan dihadiri oleh Kapolres Bangkalan, Kapolsek Kamal, Pimpinan Satpam UTM yang dinaungi PT.Marina, serta beberapa tokoh masyarakat sekitar UTM. UTM Masih Belum Aman Sulistiyono selaku Kapolres Bangkalan dalam pemaparannya yang bertajuk ‘Sosialisasi Keamanan untuk Lingkungan UTM yang Lebih Madani’ mengatakan, “Sejauh ini, saya tidak pernah mendapat laporan kriminalitas yang terjadi di dalam kawasan UTM. Akan tetapi, perlu pembenahan di beberapa aspek untuk meningkatkan keamanan di UTM,” Sulistiyono menyebutkan beberapa poin yang perlu mendapat penanganan dari pihak UTM untuk menciptakan keamanan kampus, diantaranya adalah : 

1. Idealnya sebuah kampus cukup memiliki satu gerbang saja. Sementara di UTM, orang bisa masuk dari berbagai arah, dan hal ini menjadikan pengawasan keamanan kurang efektif 

2. Pembangunan pagar di UTM belum menyeluruh, sehingga siapapun bisa masuk tanpa pengawasan 

3. Masih belum dijalankannya pengecekan kartu tanda pengenal (KTM atau kartu pegawai) ketika memasuki area kampus 

 4. Lokasi parkir masih belum maksimal, sehingga memicu tindak kriminal 

5. Masalah-masalah petugas keamanan (satpam) UTM antaralain : kurangnya koordinasi dengan polres, pembinaan yang masih belum dilaksanakan dengan polres dan belum dikirimnya petugas keamanan untuk mengikuti pelatihan turjawali, bela diri, pengaturan lalu lintas, dll. 

Ketidakjelasan Penanggungjawab Keamanan UTM 

“Masalah keamanan itu kan bukan hanya tanggung jawab polisi. Kita semua harus bisa menjadi polisi bagi diri kita sendiri,” tutur Sulistiyono. Begitu memasuki sesi tanya jawab, Kapolres dihujani pertanyaan dari mahasiswa seputar pos polisi di depan kampus serta masalah penerangan jalan raya sekitar UTM yang seringkali dipadamkan. “Tidak semua kampus memiliki pos polisi. Dan untuk di depan UTM sendiri, maaf, juga belum bisa didirikan. Permintaan pembangunan pos polisi tidak hanya di UTM saja, banyak warga yang minta dibangunkan tiap kali polres melakukan patroli. 

Alasannya, kami kekurangan personel. 

Sejak dibukanya Suramadu, banyak personel polres yang dikerahkan disana. Karena jelas, disana lebih membutuhkan. Kami sudah mengajukan tambahan personel, tapi sampai saat ini masih belum ada penambahan,” tanggap Sulistiyono. “Dan untuk penerangan jalan, itu bukan tanggung jawab polisi. Pertanyaannya saya kembalikan pada pihak kampus. Dan mungkin juga pada pemerintah daerah yang lebih tepat. Lha sekarang kepala desanya saja mana? Tidak hadir kan? Makanya disini saya menyayangkan kehadiran Muspida,” lanjutnya. Ada pendapat yang nyatanya berlainan dengan Sulistiyono. 

Bapak Muhamad Syarif selaku pembantu rektor (PR) III UTM menuturkan pada sambutannya “Apresiasi yang baik untuk acara ini, dan nanti kita bisa berdiskusi tentang masalah keamanan lingkungan kampus. Termasuk mengenai lampu jalan raya yang sering dipadamkan, nah disini sudah ada pak Kapolres bisa kita tanyakan,” katanya ketika membuka acara. 

Hasil audiensi semakin tidak jelas ketika panitia ditanyai soal hasil kesepakatan tertulis yang bisa dijadikan bukti kerjasama antarlembaga, yaitu antara kapolres, kapolsek, keamanan UTM, dan juga tokoh masyarakat yang hadir untuk menciptakan keamanan lingkungan UTM. “Tadi memang sudah ada kesanggupan semua elemen untuk kerjasama. Ya memang disayangkan panitia masih belum membuatkan surat sebagai bukti konkretnya. Untuk masalah ini akan kami programkan selanjutnya,” ungkap Qomaruddin selaku anggota BEM kabinet pergerakan. 

Anggota BEM yang menjabat sebagai sekretaris kementerian komunikasi dan informasi (kominfo) tersebut menyebutkan, “Cukup disayangkan juga untuk pertanyaan seputar lampu tadi. Kalau menurut saya, kampus itu juga mempunyai kewajiban memelihara lingkungan kampus. Salah satunya dengan memberikan fasilitas penerangan jalan,” sambungnya. “Karena tadi kan sudah hadir PR III juga sebagai wakil pimpinan, jadi untuk hasil audiensi tertulisnya akan kami rapatkan dulu. Dan tidak begitu saja diusulkan kepada pihak kampus. Kan tadi PR III sudah tahu sendiri apa saja yang seharusnya dibenahi di UTM,” tutupnya.(ris)

Sastra