Minggu, 16 Maret 2014

Plagiarisme & Aleniasi Pendidikan

Gerakan feminisme di Indonesia pertama kali digaungkan pada masa R.A Kartini memperjuangkan kesetaraan hak perempuan dan melawan dominasi laki-laki. Akibat dari perjuangan Kartini, berbagai gerakan perempuan mulai bermunculan. Selain itu, gerakan perempuan pada masa Kartini mampu mengilhami gerakan perempuan pada masa kini. Sehingga perempuan masa kini mampu sejajar sebagaimana pria untuk mengenyam pendidikan yang tinggi, memperoleh hak pilih, melakoni peran sosialnya, termasuk bekerja, berpolitik, hingga terjun sebagai pemimpin di atas laki-laki. Stigma yang dianut oleh masyarakat pra perjuangan Kartini hanya menempatkan perempuan di ranah domestik, diantaranya: sebagai ibu rumah tangga yang melayani dan mengurusi keluarga, digantikan oleh perempuan yang mandiri dan tidak bergantung pada pria. Tentu fenomena tersebut menimbulkan pro-kontra yang tiada habisnya. Wanita karir yang seringkali dianggap tidak maksimal dalam menangani urusan keluarga, misalnya dalam kewajibannya mendidik anak, menjadi dasar utama dari lahirnya gerakan feminisme. Dimana tujuan utamanya adalah berupaya untuk menggali potensinya dalam bekerja dan melakukan pembuktian atau eksistensinya di mata pria. Namun realita yang terjadi hari ini tidak seperti yang dicita-citakan gerakan feminisme. Karena masih banyak diantara kaum perempuan dari kalangan menengah ke bawah belum menempuh pendidikan layak, apalagi untuk memahami apa itu feminisme. Sampai saat ini mereka tetap terpuruk melawan budaya patriarki. Tak terhitung lagi jumlah kasus pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan laki-lak terhadap perempuan dengan memanfaatkan kelemahan perempuan dari segi fisik dan psikis. Dua fenomena tersebut menunjukkan bahwa feminisme di Indonesia bagaikan dua mata pisau yang berlainan. Pada satu sisi, kaum feminis bergulat dengan dampak positif-negatif yang menjadi konsekwensi logis dari kesetaraan hak. Di sisi lain perempuan di luar gerakan feminis terjebak dalam keterbatasan dan kehilangan kesempatan untuk maju sebagaimana pria. Maka, sudah saatnya mengkaji ulang relevansi gerakan feminisme di Indonesia yang terbentur nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat kebanyakan dan persoalan kelas-kelas sosial yang mendikotomikan perempuan dalam kelas-kelas sosial. Sejalan dengan tujuan tersebut, mengkaji ulang feminisme di Indonesia perlu diawali dari epistimologinya. Jika feminisme yang akan diterapkan berkiblat pada konsepsi yang diterapkan sarjana Barat, maka akan melenceng jauh dari nilai yang dianut oleh masyarakat. Selain itu, konsekwensi lainnya adalah tercerabutnya perempuan Indonesia dari akar kebudayaan. Sementara yang perlu dilakukan para feminis sekarang adalah memperjuangkan hak-hak saudara sesama perempuan Indonesia yang belum meraba feminisme. Selain melalui lobi-lobi sosialisasi, motivasi, dan pemberantasan patriarki secara langsung, tapi juga secara aktif menyampaikan masukan-masukan terhadap pemerintah agar bersama-sama mengakhiri patriarki dan kesenjangan sosial. Disamping itu, dari masing-masing individu agar secara bijak memelihara hak-hak yang dimilikinya, serta tidak menuntut hak-hak diluar nilai-nilai pancasila. Secara perlahan, dua mata pisau yang menimbulkan lingkaran tanda tanya di atas akan menghilang. Dan sebaliknya, jika tanda tanya tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa jawaban pasti, maka yang pasti adalah lenyapnya feminisme di Indonesia, dan tinggal anggapan-anggapan negatif yang menyertainya.


Oleh : Riris A.D

Bekerja tidak lagi menjadi transformasi dan pemenuhan sifat dasar manusia, akan tetapi membuat kita merasa kurang menjadi manusia dan kurang menjadi diri kita sendiri 
(Teori alienasi Karl Marx). 

Plagiarisme dalam dunia pendidikan di Indonesia belum juga menemui titik solusi. Nama-nama yang masuk lingkaran hitam pelanggaran UU Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) nyatanya sekadar angin lalu yang hanya menghiasi headline media massa. Terungkapnya kasus plagiarisme yang dilakukan Anggito Abimanyu (AA), seorang guru besar Universitas Gajah Mada (UGM) dalam artikelnya di kolom opini Harian Kompas pada (10/02/14) seperti dilansir sindonews.com ternyata tidak menampakkan adanya revolusi pemberantasan plagiarisme selanjutnya. Aktivitas plagiarisme cenderung dipersoalkan sebatas kesenjangan moral atau ketidakpahaman pelaku terhadap hal-hal termasuk praktek plagiat. Tidak banyak yang menyadari adanya dikotomi sistem pendidikan yang represif, menuntut akselerasi dan aktualisasi terhadap hasil. Standart kelulusan peserta didik misalnya. Setiap tahun mengalami perubahan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang semakin tinggi. 

Akselerasi terhadap pencapaian kompetensi belajar pun digalakkan. Para guru mengakali strategi pembelajarannya dengan menempatkan peserta didik sebagai pribadi yang aktif dan cekatan dalam segala bidang ilmu pengetahuan. Teknik penugasan karya tulis sekaligus presentasi di dalam kelas hampir memenuhi jurnal kegiatan belajar mengajar. Tentu bukan rahasia umum lagi di kalangan akademisi. Sebuah karya tulis yang seharusnya melewati proses penelitian atau studi literatur yang mumpuni, kini melalui fasilitas copy dan paste dari internet sudah dapat diwujudkan bentuknya dalam waktu sekejab. Semuanya dilakukan demi akselerasi, mengingat masih banyak tanggungan penugasan yang mengantri. Refleksi Fenomena Alienasi Fenomena plagiarisme atas dasar efektifitas pemenuhan tugas menampakkan realitasnya yang lain. 

Bukan sekadar penyalahgunaan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, akan tetapi juga menimbulkan stigma pendewaan terhadap hasil akhir. Teori Karl Marx tentang alienasi manusia seperti terkutip di atas seakan menunjukkan wacana yang terkait fenomena plagiarisme saat ini. Karl Marx menganggap dalam sistem kapitalisme, orang-orang tidak bekerja secara bebas dan universal, melainkan semata-mata terpaksa, sebagai syarat untuk bisa hidup. Jadi, pekerjaan tidak mengembangkan, melainkan mengasingkan manusia, baik dirinya sendiri maupun orang lain (Franz Magnis-Suseno, 2005:95). 

 Mahasiswa tidak lagi beranggapan bahwa mengerjakan tugas perkuliahan membuat ilmu pengetahuannya bertambah. Ia memenuhi tugas bukan lagi atas dasar semangat dan kecintaannya, melainkan karena adanya keterpaksaan untuk memperoleh transkrip nilai. Seorang guru besar sekelas AA pun, mungkin sudah kehilangan jati dirinya hingga mengalienasi diri terhadap pekerjaan menulis. 

Menulis dijadikan obyek perolehan upah sekaligus eksistensi, bukan sarana berpikir dan bersuara. Diperlukan Revolusi Memang tidak dapat disamakan seutuhnya antara fenomena alienasi pada kasus plagiarisme dengan alienasi manusia yang dibahas Karl Marx. Keduanya merupakan masalah pada tingkat dan jenis yang berbeda. Namun, mengambil langkah revolusi pada sistem pendidikan seperti halnya Karl Marx melakukan revolusi proletariat bukanlah cara yang salah untuk mengakhiri plagiarisme. 

Dalam ilmu fisika dirumuskan bahwa akselerasi (a) = besarnya gaya (f) dibagi massa (m). Maka, akselerasi dalam proses pembelajaran akan semakin optimal jika besarnya gaya, dalam hal ini penjelasan materi dari dosen dan pendalaman materi secara mandiri oleh mahasiswa diperbesar. Sementara besar massa yang mempresentasikan beban tugas perlu diperkecil. Kecanggihan teknologi juga sudah seharusnya dibarengi dengan penggunaan software pendeteksi plagiasi. 

Hal ini sebagai langkah preventif untuk mengetahui pihak-pihak yang melakukan plagiarisme. Mempertegas sanksi hukum untuk diberlakukan pada pelaku plagiarisme pun perlu diprioritaskan. Karena lemahnya lembaga hukum justru mengundang penyimpangan-penyinmpangan hukum berkeliaran. Plagiasi adalah pembodohan. Jika saja tubuh dan pikiran kita digerakkan untuk melangkah lebih maju, tidak perlu mengalienasi diri untuk mencapai eksistensi. Sebaliknya, semakin kita diam dan mengurung diri, sama halnya dengan mendiamkan bangsa ini dipenuhi orang-orang tak tahu diri.

Top Ad 728x90