Prasetyo menambahkan, bahwa setiap mahasiswa mendapatkan bantuan dana kuota internet sebesar Rp.150.000, namun besaran kuota yang didapat tergantung pada kebijakan masing-masing provider.
”Berdasarkan Surat Edaran Rektor Nomor B/1022/UN46/HM.00.06/2020, pada poin satu tertera bahwa setiap mahasiswa mendapatkan bantuan dana kuota senilai Rp.150.000, kemudian untuk besaran jumlah kuota itu kembali ke kebijakan provider masing-masing,” tambahnya.
Dari 14.242 mahasiswa aktif di UTM, yang melakukan pendaftaran bantuan kuota paket internet hanya sekitar 11.560 mahasiswa saja. Hal ini disinyalir karena persyaratan yang dirasa terlalu sulit oleh mahasiswa. Sebagaimana yang diungkap Harnum Anggraini, mahasiswa Ilmu Komunikasi ini mengatakan bahwa dia tidak mendaftarkan diri karena persyaratan untuk mendapat bantuan tersebut dirasa rumit.
”Saat bantuan ini turun, mahasiswa diharuskan mendaftarkan diri, saya lebih memilih tidak melakukan pendaftaran karena persyaratannya rumit,” ujar mahasiswa semester tiga tersebut.
Apabila dikalkulasikan, 11.560 jumlah mahasiswa yang mendaftar dan menerima dana bantuan sebesar Rp.150.000 maka, total dana yang dikeluarkan UTM hanya Rp.1.734.000.000 atau masih tersisa Rp.402.300.000 dari anggaran yang ditetapkan.
Menanggapi hal tersebut, Amrin Rozali selaku Staf Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjelaskan bahwa jika terdapat selisih, maka selisih biaya tersebut akan dikembalikan ke negara atau dialokasikan ke sektor lain.
”Dalam dunia penganggaran jika terdapat selisih, maka selisih tersebut akan dikembalikan kepada negara, atau bisa untuk dialokasikan pada sektor anggaran lain dengan tetap melakukan revisi anggaran,” ujar pria asal Bangkalan tersebut.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Prasetyo Nugroho selaku ketua tim perencanaan, ia mengatakan bahwa sampai sekarang belum ada keterangan lebih lanjut dari pimpinan dan jika ada selisih akan dilakukan revisi.
”Sampai saat ini, belum ada rapat pembahasan mengenai hal itu pada level pimpinan, karena kami masih fokus pada proses pemberian bantuan kuota paket data. Apabila ada pengalihan anggaran maka perlu adanya revisi,” ujarnya (29/07).
Selain perkara pengalokasian selisih dana bantuan kuota internet, beberapa mahasiswa juga mengeluh belum mendapat bantuan meskipun sudah mendaftarkan diri. Hal ini dialami oleh Klanis, mahasiswa semester lima ini mengatakan bahwa belum mendapatkan bantuan kuota dari UTM walau sudah melakukan pendaftaran.
”Sampai sekarang saya belum mendapat bantuan kuota paket data sedikitpun dari UTM, tak tahu apa alasannya. Padahal dulu saya sudah melakukan registrasi dan teman-teman saya yang satu provider sudah menerima bantuan kuota tersebut,” keluh mahasiswa Fakultas Hukum tersebut.
Menanggapi hal demikian, Amrin berdalih jika pemberian bantuan kuota internet sebenarnya tidak ada masalah. Menurutnya, mahasiswa yang tidak mendapatkan bantuan, kemungkinan besar tersebut tidak mendaftarkan diri, nomor yang didaftarkan salah, memasuki masa tenggang, atau sudah tidak aktif.
Ketika disinggung perihal solusi dari masalah tersebut, Amrin menegaskan tidak ada tindak lanjut apapun yang akan dilakukan.
”Mengenai hal tersebut, ULP tidak akan melakukan tindakan lanjutan apapun,” pungkasnya. (Pam/Dji/Wid)
