WKUTM - Universitas Trunojoyo Madura (UTM) mendapati kunjungan oleh Komisi Informasi Rebuplik Indonesia (RI) pada Senin (17/07), dalam rangka sosialisasi keterbukaan informasi publik. Menindaklanjuti hal tersebut, jajaran rektorium UTM menyatakan sepakat melaksanakan transparansi informasi publik. Kendati demikian, satu bulan setelah pernyataan tersebut, ketersediaan informasi publik pada situs Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) UTM masih belum lengkap, dikarenakan masih dalam tahap mengumpulkan dan mengolah data dari unit layanan lainnya.
Ari Basuki, selaku ketua PPID menyampaikan bahwa penyebab sejumlah informasi yang belum bisa diakses di laman PPID tersebut dikarenakan saat ini pihaknya masih dalam proses mengumpulkan dan mengolah data, serta desain ulang tata letak situs. Nantinya, jika informasi yang dikumpulkan dan diolah dinilai sudah matang dan siap maka akan segera ditampilkan.
"Kita identifikasi informasi dulu, data apa yang sudah ada, dan apakah dari panitia sendiri sudah memasukkan ke pengembangan Information and Technology (IT) laman situsnya, atau apakah masih diolah data-datanya," ungkap Ari ketika ditemui di ruangannya (15/08).
Adapun Ari juga menjelaskan bahwa pihaknya juga terkendala dalam mengumpulkan data yang sebarannya tidak hanya berasal dari kantor pusat saja, tapi juga berbagai unit lainnya seperti program studi (Prodi) dan fakultas. Sehingga membutuhkan waktu ekstra dalam mengumpulkan dan mengolah data-data mentah tersebut. Selain itu, pihaknya juga masih melakukan tahap identifikasi dan menentukan penanggung jawab bagian pengidentifikasi data.
“Kemungkinan datanya sudah ada tapi masih data mentah, bukan tidak ada. Maka hal tersebut membuat kita terlambat untuk menampilkan ke publik,” jelasnya.
Ari juga menambahkan bahwa semua informasi yang boleh diakses publik diperkirakan akan diunggah pada situs PPID antara 16 hingga 18 September mendatang. Sedangkan jika terdapat infromasi yang diperlukan namun tak tersedia di situs PPID, dapat mengajukan permintaan informasi melalui situs tersebut.
"Jadi tidak semua informasi itu boleh dikonsumsi publik, seperti yang berkaitan dengan finansial, seperti data keuangan yang kalau belum dilakukan audit oleh Biro Umum Keuangan (BUK) maka tidak boleh ditampilkan. Terkait semua informasi bisa dilakukan pembaruan perkiraan 16 atau 18 September, seharusnya pada tanggal 16 Agustus sudah bisa tapi masih menunggu informasi dari Komisi Informasi RI," imbuhnya.
Sedangkan Taufiqurrahman Hasbullah, selaku ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, mengungkapkan bahwa terkait data informasi yang belum tersedia akan segera dilakukan pembaruan, serta diperkirakan selesai diunggah di situs PPID pada bulan Agustus. Adapun batas waktu untuk pengumpulan terakhir data informasi PPID ke Komisi Informasi RI jatuh pada bulan September.
"Karena kita ingin meminimalisir terkait sumbatan-sumbatan dari masyarakat, sehingga apa yang dilakukan UTM dianggap tidak tertutup," Ucap pria tersebut (15/08).
Taufiq juga mengungkapkan kendala yang dialami selain terkait mengumpulkan dan mengolah data, juga dikarenakan proses tersebut berlangsung secara bersamaan dengan layanan universitas yang lain, baik soal administratif, maupun soal menyiapkan bahan ajar untuk mahasiswa baru.
"Untuk kendala saat ini karena dilakukan bersamaan dengan layanan kampus yang lain," ujarnya.
Adapun Raditiyo Mirza Afiansyah, mahasiswa Program Studi (Prodi) Sastra Inggris Mengatakan bahwa seharusnya PPID bertindak lebih sigap dalam hal memenuhi informasi untuk publik yang belum tersedia di situs PPID.
"Selagi masih awal tahun akademik baru, dan agar mahasiswa tahu tentang informasi apa saja yang tersedia di kampus, harapannya bisa transparandan terbuka untuk kita," Ucap pria asal Kamal tersebut (15/08).
Elfana Primastya, mahasiswa Prodi Sosiologi menyampaikan bahwa sebuah keterbukaan informasi dalam sebuah universitas merupakan suatu hal yang penting, serta menyarankan untuk ke depannya UTM dapat menyediakan kotak saran.
"Sangat penting, terlebih lagi dalam dunia digital, transparansi adalah kunci demokrasi, dan arah tujuannya juga melegitimasi sesuatu yang tersembunyi," ungkap mahasiswa angkatan 2019 tersebut (15/08).
Ari berharap agar ke depannya PPID UTM dapat lebih informatif, sehingga bisa mengubah kelas penilaian yang awalnya kurang informatif bisa menjadi cukup informatif.
"Hanya ingin merubah yang awalnya kurang informatif menjadi cukup informatif," harapnya. (TFA/FRD)
