WKUTM – Universitas Trunojoyo Madura (UTM) masih dalam proses penerapan kampus merdeka, untuk program dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang memberikan keleluasaan untuk membuka prodi baru masih dalam perencanaan.
Muhammad Syarif, selaku rektor memberikan keterangan bahwa, pihaknya sedang melakukan analisis dan kajian untuk rencana prodi baru yaitu, prodi garam, prodi rempah, prodi jagung, prodi wisata, dan prodi halal.
”Kita tetap melakukan analisis dan kajian untuk menyempurnakan rencana prodi baru dan sudah melakukan rapat, Focus Group Discussion (FGD) dan presentasi terkait dengan penyempurnaan rencana prodi baru, antara lain : prodi garam, prodi rempah, prodi jagung, prodi wisata, prodi halal dan lain sebagaunya,” ujarnya.
Slamet Subari, Selaku Dekan Fakultas Pertanian (FP) mengungkapkan jika belum ada rencana perihal program kampus merdeka dan rencana pembukaan prodi baru di FP.
”Fakultas pertanian tidak ada rencana untuk membuka prodi baru,” uangkapnya (19/07).
Ia menambahkan jika upaya untuk pembukaan prodi baru harus melewati tahap yang tidak mudah. Termasuk konsekuensi dan kompensasi dari pembukaan prodi baru. Sebab mahasiswa tentu tidak mau lulus dengan akreditasi C, karena akan mempersulit ketika melamar pekerjaan di instansi pemerintahan maupun instansi swasta, meskipun secara perizinan akan dimudahkan.
”Mungkin secara perijinannya memudahkan, namun Yang perlu diingat bahwa ketika kita sudah memutuskan untuk membuka prodi baru, maka implikasinya sangat kompleks dan tidak mudah untuk menutupnya ketika dalam perjalanannya ada masalah,” tambahnya.
Ia melanjutkan jika nantinya mahasiswa yang telah lulus akan dihadapkan dengan realita yang akan dialami oleh para fresh graduate dengan perusahaan penyerap tenaga kerja, jika hal tersebut tetap dilakukan tentunya hal ini akan menyulitkan mahasiswa.
”Ingat, prodi tidak bisa meluluskan sarjana jika belum terakreditasi. Dalam hal ini banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk bisa memperoleh nilai B, minimal penilaian borang kita harus mencapai angka 300-359 poin,” lanjutnya.
Ia juga menjelaskan, jika kampus tetap melakukan pembukaan prodi baru hal-hal yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan dan sinkronisasi kebutuhan masyarakat dengan kapasitas tenaga pengajar.
”Jika ingin membuka prodi baru ada tahapan yang perlu dilakukan adalah 1. Melakukan kajian pasar input (bakal calon mahasiswa) dan pasar output (serapan lapangan kerja untuk lulusannya), 2. Kecukupan SDM Dosen yg mengampu mata kuliah utama prodi, 3. Dukungan sarana dan pra-sarana seperti ruang kuliah dan laboratorium, 4. Menjajaki kemungkinan dunia industri yg bersedia bekerja sama,”jelasnya.
Slamet Subari, menambahkan bahwa meskipun UTM telah membuat kerjasama dengan pihak luar, hal tersebut tidak boleh berhenti dan harus kerja nyata. Hal ini disebabkan kualifikasi yang dituntut oleh pihak luar cukup tinggi.
”Kendala utama yang dihadapi diantaranya, memenuhi syarat kompetensi dan kualifikasi dosen. Selain itu, juga harus mempersiapkan Sarana prasarana laboratorium, desain kurikulum dan perangkat pembelajaran, serta menjalin kerjasama dengan dunia industri yang bersedia bekerja sama untuk magang mahasiswa,” tambahnya.
Ia mengatakan bahwa salah satu poin terpenting untuk meningkatkan akreditasi adalah adanya kegiatan nyata yang dilakukan bersama-sama antara perusahaan dengan pihak luar tersebut.
”Dalam proses akreditasi salah satu standar yang dinilai adalah kerjasama dengan pihak luar yang tidak hanya berhenti sebatas Memorandum of Understanding (MoU), melainkan ada kegiatan nyata yang dilakukan secara bersama-sama antara perusahaan dengan pihak luar tersebut. Standar ini nilainya cukup tinggi, karena itu jika prodi atau perusahaan tidak memiliki kerjasama yang riil dengan pihak luar maka rasanya sulit untuk mendapatkan akreditasi A,” jelasnya.
Sulaiman, selaku dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) mengungkapkan jika penerapan kampus merdeka telah berencana untuk membuka prodi baru, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu dengan menyiapkan prodi Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang masih dalam tahap pengiriman proposal.
”Di Fakultas Ilmu Pendidikan bisa kita berikan penjelasan pertama, program studi ini kekinian dan berdasarkan kebutuhan masyarakat, sekarang yang kita siapkan Pendidikan Profesi Guru (PPG), ini proposalnya sudah jadi dan Insha Allah akan kita kirim,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan FIP akan mengembangkan prodi yang bersifat praktis, tidak hanya mengembangkan skill dan softskill yang cocok untuk calon mahasiswa dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
”Namun, tidak menutup kemungkinan di FIP itu akan mengembangkan satu prodi atau dua prodi yang merupakan perpaduan yaitu perpaduan antara prodi yang satu dan yang lain kemudian bukan hanya mengedepankan skill dan softskill, tapi lebih ke arah praktis. Sehingga yang bisa nanti ilmu terapan atau sarjana terapan, yang bisa untuk siswa berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau yang setara dengan itu,” tambahnya. (Mel/Les/Uya)
