“Buruh tani, mahasiswa, rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi”
Sejak hari pertama masa orientasi mahasiswa, potongan lirik lagu itu telah ratusan kali kudengar. Masih kuingat amarah para panitia yang mengepalkan tangan saat mengawal nyanyian. Mereka berulang kali berupaya menanamkan ide sebagai agen perubahan dalam melawan ketimpangan maupun tirani. Namun, dua tahun berlalu aku mulai ragu, mereka tak benar-benar melawan; mereka justru lebih tampak mereplikasi tirani yang ditunjukkan pemerintah.
Di berbagai forum, kutemui kawan-kawan mendiskusikan kebobrokan proses politik di negeri ini. Mereka tahu pemerintahan kini dibangun dari pondasi nepotisme, jegal-jegalan, hingga jualan program populis. Tentunya, mereka juga paham betul kalau cara-cara yang digunakan tersebut sangatlah biadab, terutama di negara demokrasi. Sayangnya, seringkali hal ini juga diterapkan di kampus oleh mereka sendiri yang bermain peran sebagai pemerintah.
Saat pemilihan umum (pemilu) mahasiswa misalnya, banyak yang tidak segan-segan menggunakan cara kotor hanya untuk mendapatkan jabatan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tingkat universitas maupun fakultas. Awalnya, kukira dengan kesadaran atas asas demokrasi akan membuat mereka bersikap adil dan bijaksana dalam mengembang tanggung jawab. Akan tetapi, realitanya tidak.
Apa yang terjadi? Posisi mereka yang secara sistemik memiliki hierarki lebih tinggi, justru menumbuhkan rasa elit. Hubungan antarorganisasi pun akhirnya jarang bersifat koordinatif, melainkan instruktif. Hal ini, semakin didukung dengan aturan-aturan yang memungkinkan terjadinya ketimpangan. Baik dengan memberi wewenang yang lebih tinggi atas organisasi lainnya, maupun dengan menyematkan sebutan-sebutan seperti presiden, gubernur dan bupati.
Ujungnya, di banyak kampus, badan yang diniatkan untuk mencetak mahasiswa yang kritis ini justru menjadi pion rektorat. Menunjukkan penolakan secara tegas kepada pemerintah negara yang zalim, tetapi di saat bersamaan menjadi agen yang membendung kritik terhadap kampus. Mahasiswa akhirnya dibenturkan satu sama lain dan dibuat lelah dengan konflik negara-negaraan di dalam kampus. Sedangkan di luar itu, ada banyak hal yang lebih penting untuk diperjuangkan. Lalu, apa jalan tengah yang diambil untuk menghancurkan sekat yang telah lama terbentuk?
Kita bisa belajar dari kampus lain. Misalnya Universitas Jember (Unej) maupun Universitas Gadjah Mada (UGM). BEM Unej selama bertahun-tahun telah absen dari kehidupan mahasiswa. Alih-alih kacau balau, justru antarmahasiswa dapat lebih berkolaborasi tanpa ada yang perlu bermain peran sebagai pemerintah. Konflik pun juga dapat lebih diredam dengan hilangnya pemilu mahasiswa tahunan. Kolaborasi ini akhirnya menghasilkan agenda yang sejalan dengan misi dan visi bersama. Tidak ada yang mendominasi, semua dihitung sama. Keputusan diambil lewat negosiasi dan kesepakatan bersama secara horizontal, bukan lewat instruksi yang bersifat vertikal.
Sedangkan BEM UGM memutuskan mengubah total bentuk organisasi menjadi Serikat Mahasiswa (Sema) dengan tujuan menghapus sekat antarmahasiswa. Sema tak memiliki hierarki yang lebih tinggi dibandingkan organisasi mahasiswa lainnya dan tak memiliki keistimewaan untuk mewakili seluruh mahasiswa di kampus.
Dari curhatan di atas kita dapat menilai apakah bentuk-bentuk lama yang kaku dan memberi sekat antarmahasiswa perlu dipertahankan atau tidak. Perlu diingat, seperti lanjutan lirik lagu yang dikutip di awal, mahasiswa sejatinya mengemban tugas sebagai “pembebas”. Hal ini baru bisa dicapai jika ada upaya menghancurkan segala bentuk tirani, baik di tingkat pemerintah maupun kampus.
“Marilah kawan mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa, marilah kawan mari kita nyanyikan, sebuah lagu tentang pembebasan”
Ach. Faisol Mubarok
Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar
