Perdebatan tentang kampus vokasi versus kampus akademik sering kali berhenti pada dikotomi yang terlalu sederhana: yang satu dianggap “siap kerja”, sedangkan yang lain “terlalu teoritis”. Namun jika melihat realitas di lapangan—terutama di daerah seperti Madura—pertanyaan ini tidak lagi sekadar soal mana yang lebih baik, melainkan mana yang benar-benar relevan dengan struktur ekonomi yang ada.
Data nasional justru menunjukkan ironi yang tidak bisa diabaikan. Lulusan yang dipersiapkan untuk langsung bekerja, seperti SMK, justru menyumbang tingkat pengangguran tertinggi. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa tingkat pengangguran lulusan SMK berada di kisaran tertinggi dibanding jenjang lain, bahkan mencapai sekitar 8 persen dalam beberapa tahun terakhir. Ini menjadi paradoks: pendidikan berbasis keterampilan tidak otomatis menjamin terserapnya tenaga kerja.
Di sisi lain, kampus akademik juga tidak lepas dari persoalan serupa. Sekitar 13,33% lulusan perguruan tinggi masih menganggur, dengan jumlah lebih dari satu juta orang. Artinya, baik vokasi maupun akademik sama-sama menghadapi problem klasik, yakni ketidaksesuaian antara output pendidikan dan kebutuhan riil pasar kerja.
Jika ditarik dalam konteks Madura, problem ini menjadi lebih kompleks. Struktur ekonomi di Madura masih didominasi sektor informal, perdagangan skala kecil, pertanian tradisional, serta migrasi tenaga kerja ke luar daerah bahkan luar negeri. Industri besar yang mampu menyerap tenaga kerja terampil dalam jumlah signifikan masih terbatas. Dalam kondisi seperti ini, lulusan vokasi yang dididik untuk masuk ke sektor industri sering tidak menemukan ruang kerja yang sesuai di wilayahnya sendiri. Pilihannya cenderung dua: merantau atau bekerja di sektor yang tidak sepenuhnya relevan dengan kompetensi yang dimiliki.
Keberadaan institusi pendidikan vokasi di Madura sebenarnya bukan hal baru. Beberapa perguruan tinggi telah membuka program studi terapan, termasuk politeknik dan program diploma di kampus negeri maupun swasta. Misalnya, di Universitas Trunodjoyo Madura (UTM) yang memiliki dua program diploma, yakni D3 Akuntansi Sektor Publik dan D3 Enterpreneurship. Selain itu, terdapat pula Politeknik Negeri Madura (Poltera) yang secara khusus berorientasi pada pendidikan vokasi di bidang teknologi, industri, dan kesehatan.
Namun, keberadaan institusi tersebut belum sepenuhnya ditopang oleh ekosistem industri lokal yang memadai. Program studi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja teknis sering kali lebih terhubung dengan kebutuhan industri di luar Madura. Hal ini tercermin dari pola penyerapan lulusan yang banyak terserap di luar daerah, baik di kawasan industri di Jawa Timur maupun di kota-kota besar lainnya.
Sementara itu, lulusan akademik menghadapi dilema yang berbeda. Mereka memiliki kapasitas analitis dan konseptual, tetapi sering kali tidak didukung keterampilan praktis yang langsung dapat digunakan di pasar kerja lokal. Dalam konteks ekonomi yang didominasi sektor informal, ruang bagi tenaga kerja berbasis pengetahuan juga relatif terbatas. Akibatnya, tidak sedikit lulusan sarjana yang bekerja di luar bidang studinya atau kembali ke sektor informal.
Di titik ini, perdebatan vokasi versus akademik menjadi kehilangan konteks jika tidak dibingkai dalam realitas daerah. Madura tidak sedang kekurangan lulusan dari kedua jalur tersebut. Yang belum terbentuk secara kuat adalah keterhubungan antara sistem pendidikan dan struktur ekonomi lokal.
Orientasi pendidikan menjadi salah satu faktor yang perlu dicermati. Pendidikan vokasi didorong untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap masuk industri, tetapi pertumbuhan industri di Madura belum cukup signifikan untuk menyerapnya. Di sisi lain, pendidikan akademik diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan berpikir kritis, tetapi ruang untuk pengembangan berbasis riset dan inovasi lokal masih terbatas.
Padahal, jika melihat potensi wilayah, kebutuhan yang muncul tidak bersifat tunggal. Sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro membutuhkan inovasi berbasis pengetahuan sekaligus kemampuan teknis dalam implementasi. Dalam konteks ini, pendekatan yang menggabungkan aspek akademik dan vokasi menjadi lebih relevan dibandingkan mempertentangkan keduanya.
Namun, yang terjadi saat ini cenderung menunjukkan adanya fragmentasi. Pendidikan vokasi berjalan dengan pendekatan “link and match” yang sering kali mengarah ke kebutuhan industri di luar daerah. Sementara itu, pendidikan akademik lebih banyak mengikuti standar kurikulum nasional yang belum tentu sepenuhnya kontekstual dengan kebutuhan lokal. Dampaknya, lulusan dari kedua jalur tersebut tidak selalu memiliki keterkaitan langsung dengan realitas ekonomi di Madura.
Pemerintah telah menempatkan pendidikan vokasi sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada ketersediaan lapangan kerja yang relevan. Tanpa pengembangan sektor ekonomi yang sejalan, pendidikan—baik vokasi maupun akademik—akan terus menghadapi keterbatasan dalam hal penyerapan tenaga kerja.
Dalam konteks Madura, pertanyaan yang lebih relevan bukan lagi sekadar “mana yang lebih dibutuhkan”, tetapi “bagaimana pendidikan dapat diselaraskan dengan arah pembangunan wilayah”. Jika orientasi pembangunan masih bertumpu pada migrasi tenaga kerja keluar daerah, maka pendidikan vokasi akan cenderung lebih dominan. Sebaliknya, jika terdapat upaya serius untuk membangun basis ekonomi lokal, maka peran pendidikan akademik dalam menghasilkan inovasi dan gagasan menjadi semakin penting.
Dengan demikian, kebutuhan di Madura tidak dapat direduksi menjadi pilihan antara vokasi atau akademik. Yang lebih mendesak adalah membangun keterkaitan antara keduanya dalam satu kerangka yang sama, yaitu pengembangan ekonomi lokal. Pendidikan vokasi dapat menyediakan keterampilan teknis, sementara pendidikan akademik dapat memberikan landasan konseptual dan inovatif.
Tanpa keterkaitan tersebut, pendidikan berisiko berjalan tanpa arah yang jelas. Lulusan akan terus dihasilkan, tetapi tidak selalu memiliki ruang yang sesuai untuk berkembang di daerahnya sendiri. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan wilayah.
Madura tidak membutuhkan lebih banyak lulusan vokasi atau akademik secara terpisah. Yang dibutuhkan adalah pendidikan yang mampu membaca struktur ekonominya sendiri, serta menempatkan vokasi dan akademik sebagai dua pendekatan yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan.
Stevani Agustin
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum
