WKUTM — Sektor pertanian Indonesia menghadapi tantangan struktural yang kompleks, mulai dari rendahnya harga komoditas, ketergantungan pada tengkulak, hingga kebijakan impor dari pemerintah. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara agraris, namun kesejahteraan petani masih jauh dari kata layak.
Di tengah kondisi ini, berbagai inisiatif seperti Koperasi Merah Putih hingga program penyerapan gabah oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) terus digalakkan. Hal tersebut kemudian mendapat perhatian dari dosen Fakultas Pertanian (FP) Universitas Trunojoyo Madura (UTM).
Mokh. Rum, Dosen Agribisnis UTM, menuturkan bahwa tantangan paling mendesak dalam sektor pertanian saat ini adalah rendahnya harga hasil pertanian yang menyulitkan petani meraih keuntungan. Ia menyebut kebijakan impor sebagai salah satu penyebab rendahnya daya saing produk lokal.
“Kenapa rendah? Salah satunya karena pemerintah kita masih melakukan impor. Logikanya, harga di luar negeri lebih murah, sehingga komoditas dalam negeri harus bersaing dengan produk dari luar,” jelasnya saat ditemui di ruang multimedia FP (16/5).
Tak hanya dari segi harga, kualitas produk pertanian dalam negeri juga dinilai masih tertinggal. Menurutnya, hal ini berkaitan erat dengan proses budidaya yang belum sesuai standar.
“Mulai dari pemupukan, pengairan, penanganan pascapanen, hingga pengolahan. Karena semakin lama proses pengolahannya, maka akan mempengaruhi kualitas dan harganya,” tegasnya.
Pria yang akrab disapa Rum ini juga menjelaskan sistem distribusi pertanian yang masih bergantung pada peran tengkulak. Ia menilai keberadaan tengkulak tidak sepenuhnya salah, namun perlu pengawasan.
“Tengkulak tidak masalah, selama marginnya wajar. Yang tidak boleh adalah ketika tengkulak bertindak sebagai monopsoni, yaitu sebagai pembeli tunggal yang mengendalikan harga,” ujarnya.
Dalam upaya memangkas distribusi yang panjang, pemerintah kini menggagas Koperasi Merah Putih. Rum menyambut baik semangat koperasi ini, namun juga juga mempertanyakan implementasinya.
”Semangatnya bagus. Tetapi kenapa tidak mengoptimalkan koperasi atau lembaga yang sudah ada, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)? Jangan sampai nanti malah mematikan BUMDes,” ujarnya mengingatkan.
Terkait program penyerapan gabah oleh Perum BULOG, Rum yang juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian (Perhepi) Komisariat Daerah (Komda) Bangkalan, menyebut program tersebut secara prinsip merupakan langkah positif untuk menstabilkan penawaran dan permintaan. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada harga dan kecepatan penyerapan.
”Lagi-lagi, apakah nanti harga gabah yang diserap cukup tinggi atau tidak, prosesnya cepat atau tidak, dan harus dari BULOG kepada petani, tidak melalui rantai pemasaran," imbuhnya.
Ia juga menyoroti kebijakan subsidi yang selama ini digadang-gadang sebagai penolong petani. Meski membantu dalam jangka pendek, menurutnya subsidi bisa menjadi jebakan dalam jangka panjang.
“Kalau untuk jangka panjang, justru membiarkan petani. Karena petani tidak dibiasakan untuk merespon bagaimana efisien dalam proses produksi,” tutupnya. (stv/wn)
