WKUTM – Universitas Trunojoyo Madura (UTM) telah menggelar sidang penilaian dan penetapan Badan Layanan Umum (BLU), bersama 34 tim dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara Dalam Jaringan (Daring) (10/02). Adapun hasil konkret dari agenda tersebut, pihak UTM memproyeksi dapat diterima pada satu hingga tiga bulan setelahnya. Namun, tiga bulan setelahnya UTM masih belum mendapatkan putusan baik dalam bentuk penetapan BLU atau penolakan usulan BLU (11/05).
Siti Musyarofah selaku ketua tim penyusun usulan BLU masih menunggu surat keputusan dari Kemenkeu atas pengajuan usulan BLU yang telah dilaksanakan. Adapun terkait keterlambatan penerimaan hasil putusan tersebut, pihaknya telah mencoba menghubungi pihak Kemenkeu untuk menanyakan kepastian tindak lanjut pengajuan usulan BLU yang telah diserahkan. Meski begitu, pihaknya optimis UTM ditetapkan sebagai BLU.
”Kemarin, sudah saya konfirmasi. InsyaAllah, sudah dimasukkan ke biro hukum Kemenkeu Jadi tinggal nunggu SK penetapan. Perkiraan sekitar, bulan Mei atau Juni,” ungkap perempuan asal Gresik tersebut (11/05).
Lebih lanjut, sembari menunggu putusan Kemenkeu, pihak UTM telah menyiapkan sejumlah langkah implementasi BLU. Jika mendapatkan hasil positif, yaitu penetapan BLU, akan dilakukan pembentukan tim implementasi BLU. Karena dengan adanya tim implementasi tersebut, dapat memberi dampak besar bagi keberlangsungan program BLU UTM.
”Banyak hal yang harus disiapkan. Harus menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kemudian harus menyusun tarif, menyusun skema remunerasi, menyiapkan Standart Operasional Prosedur (SOP). Menyiapkan sistem informasi dan sebagainya,” ujarnya.
Ari Basuki Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan, menuturkan bahwasanya tim penyusun usulan BLU dalam waktu dekat akan melaksanakan studi banding dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain yang hendak menuju BLU pula.
”Kami dan Tim hari selasa berencana demikian,” ucapnya (12/05).
Sementara itu, Kholdi selaku mahasiswa Ilmu hukum, mengatakan bahwa terkait pengajuan usulan UTM dari Satuan Kerja (Satker) menuju BLU, UTM dapat dinilai layak menyandang status BLU, jika mampu mengelola keuangan secara transparan dan sesuai dengan persyaratan dari pemerintahan mengenai pengajuan usulan BLU.
”Kalau misalkan UTM sudah bisa transparansi dalam mengelola anggaran, kemudian juga memang layak memenuhi kriteria dan syarat-syarat dari Kementerian. Kalau teknisnya UTM memenuhi, ya layak,” ungkap mahasiswa angkatan 2019 tersebut (12/05).
Sedangkan Taufik Budiman selaku mahasiswa Ilmu kelautan, menilai berdasarkan kondisi UTM saat ini, masih kesulitan menyandang status BLU, Karena UTM masih bergantung pada pemerintah secara pendanaan. Adapun sumber dana UTM hanya berasal dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan dana hasil dari penyewaan gedung pertemuan. Selain itu, jika UTM menjadi BLU, UKT mahasiswa diduga akan mengalami kenaikan yang signifikan. Ia berharap UTM, dapat tetap mempertahankan besaran UKT maksimal Rp3.000.000,00 jika nantinya berstatus BLU.
”Pada waktu zaman Pak Syarif itu biaya UKT di UTM memang standar, biar semua pendidikan di Madura merata. Sehingga yang ingin kuliah bisa langsung dengan biaya yang relatif murah,” jelasnya (12/05). (KHA/FRD)
