WKUTM - Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT-TIK) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) melakukan pengurangan jumlah langganan akun Zoom, dari yang semula 110 akun dengan kapasitas 500 peserta menjadi 25 akun dengan kapasitas 300 peserta. Kebijakan ini dilakukan semenjak periode langganan akun berakhir, yakni pada bulan Agustus 2021, hingga bulan Desember 2021. Hal ini dikarenakan sebagai bentuk efisiensi untuk mengurangi pengeluaran.
Seperti yang diungkapkan oleh Firmansyah Aditya, selaku Kepala UPT-TIK. Pihaknya mengungkapkan bahwa 25 akun Zoom yang disediakan saat ini hanya untuk masa transisi saja. Hal ini disesuaikan dengan rencana tahun anggaran dan langganan akun Zoom akan dimulai lagi pada bulan Januari. Namun jika ternyata 25 akun dirasa telah cukup maka kedepannya penyewaan tidak akan lebih banyak dari itu. Hal ini bertujuan untuk melakukan efisiensi dan penghematan.
”Yang 25 akun ini sebenarnya hanya untuk masa transisi saja. Kita pantau kalau ternyata 25 akun ini sudah cukup mungkin kita tahun depannya sewa tidak lebih banyak dari itu. Karena tujuan kita mengefisiensikan. Kan sayang kalau satu akun sewanya 2 juta per bulan coba berapa yang bisa kita hemat,” ungkap Firman, melalui telepon WhatsApp pada (27/10).
Firman juga menambahkan bahwa kebijakan tersebut berdasarkan pada data hasil evaluasi Zoom selama satu tahun.
Adapun terkait hasil evaluasi, menurut Firman, rata-rata penggunaan akun dalam satu hari hanya dibutuhkan 13 akun, dari 110 akun yang telah disediakan. Selain itu, juga tercatat bahwa 75% jumlah peserta dalam setiap meetingnya kurang dari 166 orang, dan 50% nya kurang dari 54 peserta dari total kapasitas yang disediakan yakni 500 peserta.
”Rata-rata dalam satu hari hanya dibutuhkan 13 akun Zoom. Selain itu, ternyata 75% jumlah peserta dalam setiap meetingnya kurang dari 166 orang. 50% nya kurang dari 54 orang,” imbuhnya.
Adapun perihal kegunaan akun Zoom, Firman menuturkan bahwa akun tersebut hanya diperuntukan acara kedinasan, bukan sebagai media pembelajaran. Mengenai media pembelajaran sendiri Firman menganjurkan untuk menggunakan Google Classroom yang telah disediakan.
”Akun Zoom ini memang bukan untuk pembelajaran dan tidak disarankan untuk menggunakannya. Akun Zoom ini untuk acara kedinasan. Kalau untuk pembelajaran kita sudah menyedikan Google Classroom,” tuturnya.
Firman juga mengaku belum mendapat laporan terkait adanya kekurangan akun Zoom. Pihaknya menuturkan jika ada yang membutuhkan akun tersebut dapat menghubungi operator di fakultas agar disampaikan ke pihak UPT-TIK.
”Sampai sekarang belum ada laporan ke saya bahwa ada kekurang akun Zoom,” tuturnya.
Adapun Supriyanto, selaku Kepala Biro Administrasi, Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAKPSI), membenarkan terkait adanya pengurangan akun Zoom. Namun, pihaknya tidak mengetahui alasan adanya kebijakan ini karena yang mengatur adalah pihak UPT-TIK.
”Saya juga dikasih hanya satu akun Zoom, kita minta dua juga tidak boleh. Kalau dulu itu kita bebas belum diatur, sekarang sudah diatur UPT-TIK. Yang membatasi UPT-TIK, kita sendiri juga tidak tahu kenapa dibatasi,” ungkap pria asal Nganjuk tersebut pada (26/10).
Namun, alasan kebijakan pengurangan akun tersebut menuai keluhan dari pelbagai pihak. Novi Diana Badrut Tamami, selaku Kepala Program Studi (Kaprodi) Agribisnis merasa bahwa kebijakan ini akan menghambat pihak Prodi dalam kegiatan perkuliahan secara Dalam Jaringan (Daring). Pihaknya juga menambahkan bahwa Prodi sebagai unit yang paling sering dituntut untuk memberikan layanan terbaik untuk mahasiswa.
”Jika akun Zoom dicabut semua itu kan malah menghambat kami dalam melaksanakan kegiatan secara Daring, baik kuliah praktisi dan umum,” ungkapnya saat dihubungi melalui WhatsApp (26/10).
Novi juga mengungkapkan bahwa tidak ada pemberitahuan alasan adanya pengurangan akun. Pihaknya mengetahui dari Wakil Dekan (Wadek II) yang menyampaikan jika tiga akun Zoom Prodi akan ditarik. Sehingga, jika pihak Prodi membutuhkan akun Zoom maka diharuskan untuk meminjam akun milik fakultas.
”Tidak ada sosialisasi dan rasionalisasi yang resmi diberikan ke kami di Prodi. Hanya Wadek II menyampaikan bahwa tiga akun prodi akan ditarik, satu fakultas hanya boleh satu akun saja. Jadi kalau butuh kami harus pinjam akun fakultas,” imbuhnya.
Novi berharap akan adanya kajian ulang terkait kebijakan fasilitas akun Zoom bagi Prodi. Hal ini dikarenakan, sebagai intitusi Pendidikan, pihak UTM harus mengutamakan pelayanan fasilitas kepada Mahasiswa.
”Semoga pimpinan mengkaji kembali terkait kebijakan fasilitas akun Zoom untuk Prodi. Karena mahasiswa adalah yang paling utama untuk kita layani,” harapnya.
Sementara itu, Mohammad Halili selaku Kaprodi Sastra Inggris juga menuturkan bahwa penggunaan Zoom di Prodi Sastra Inggris cukup aktif, seperti halnya untuk proses media pembelajaran. Pihaknya juga mengungkapkan jika penggunaan Zoom juga dibutuhkan untuk melakukan meeting dengan pihak lain karena fitur yang disediakan di Zoom lebih familiar dan mudah dioperasikan, dibandingkan dengan Google Classroom dan Google Meet.
”Aktif banget kalau Zoom, jadi Zoom itu sangat membantu untuk proses pembelajaran. Saya sebagai Kaprodi kalau ada meeting dengan itu bisa dimanfaatkan. Selain itu, fitur-fiturnya lebih familiar dan mudah aplikasinya,” ungkapnya saat dihubungi via telepon (26/10).
Halili berharap agar setiap dosen diberikan satu akun Zoom untuk proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan salah satu kegiatan seperti halnya dosen menjadi tamu mengajar dan ada pula program pertukaran dosen pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sehingga akun Zoom akan sangat bermanfaat.
”Ya kalau bisa satu dosen satu akun Zoom, itu kan penting untuk proses pembelajaran. Karena salah satu kegiatannya walaupun tidak setiap hari ada yaitu misalnya ada dosen jadi tamu mengajar, di Prodi Sastra Inggris itu ada program pertukaran dosen bagian dari MBKM,” harap pria asal Pamekasan tersebut.
Adapun tanggapan lain hadir dari Hisnuddin Lubis, selaku Kaprodi Sosiologi. Pihaknya menilai bahwa perlunya universitas menyediakan Zoom, terlebih di era MBKM yang terdapat kelas lintas kampus mahasiswa, tetapi tetap mengikuti kebijakan pusat. Hal ini dikarenakan pihak universitas mempunyai prioritas sendiri sebagai penentu kebijakan.
”Idealnya memang disediakan oleh Universitas, terlebih sekarang era MBKM bisa jadi ada kelas lintas kampus mahasiswa inbound, jadi perlu Zoom, tapi tetap mengikuti kebijakan pusat, mungkin universitas punya skala prioritas tersendiri,” ungkapnya saat diwawancarai (26/10). (J1/IT)
