 |
| Gedung Graha UTM. Foto: M |
WKUTM – Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi yang berisikan bahwa organisasi perguruan tinggi disusun sesuai kebutuhan dan pengembangan perguruan tinggi, maka Universitas Trunojoyo Madura (UTM) diduga belum menerapkan hal tersebut secara penuh. Hal ini merujuk pada organisasi International Relation Office (IRO) yang belum memiliki susunan kepengurusan di dalamnya.
Imron Wakhid Harist, selaku kepala IRO saat diwawancara perihal kerja sama UTM dengan perguruan tinggi luar negeri, mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menjadi kendala adalah tidak adanya susunan kepengurusan di dalam organisasi IRO.
”Salah satu kendala dalam hal kerja sama luar negeri adalah perihal tidak adanya staf di dalam IRO,” ungkapnya pada (15/04).
Tidak adanya staf tersebut, membuat segala urusan kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri ditangani sendiri oleh Imron. Menurutnya, hal tersebut akan menghambat upaya kerja sama, karena ketika segala urusan hanya dibebankan kepada satu orang saja, secara otomatis waktu yang dibutuhkan akan bertambah.
”Jika urusan kerja sama luar negeri saya tangani sendiri, tentu akan berdampak pada waktu yang biasanya akan mengalami kemoloran, dan hal tersebut dapat berdampak pada terhambatnya upaya internasionalisasi lainnya di UTM,” ujar pria asal Ponorogo tersebut.
Imron menambahkan, bahwa dirinya telah beberapa kali melaporkan terkait susunan organisasi IRO tersebut kepada Rektor, namun hingga berita ini terbit, rekomendasi staf IRO belum juga turun.
”Saat saya menemui Rektor guna melaporkan perihal tidak adanya staf IRO, Rektor menunjuk Wakil Rektor II, kemudian dari Wakil Rektor II dilimpahkannya kepada bidang Biro Administarsi Akademik Kemahasiswaan perencanaan dan Sistem Informasi (BAAKPSI), namun dari pihak BAAKPSI sendiri belum ada rekomendasi perihal staf IRO tersebut,” imbuhnya.
Adapun, Supriyanto, selaku Kepala Bagian (Kabag) BAAKPSI belum dapat memberikan keterangan perihal masalah ini saat kami temui pada (26/04).
Berbeda dengan Imron, Fery Putra Dwi Fardhana, selaku staf pengelola kerja sama Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Kerja Sama UTM, mengungkapkan bahwa tidak adanya staf di IRO merupakan akibat dari tidak adanya Organisasi Tata Kerja (OTK) di dalamnya. Namun, menurutnya secara struktural IRO tidak dibutuhkan adanya pegawai, lantaran IRO telah ditangani oleh figur yang berkompeten, juga relawan di dalamnya.
”Karena IRO sendiri telah memiliki kepala serta relawan yang berkompeten, maka secara struktural, adanya pegawai tidak begitu diperlukan,” ungkapnya (26/04).
Selain tentang upaya internasionalisasi yang terhambat, tidak adanya susunan kepengurusan di IRO, juga diduga berdampak pada kerancuan informasi perihal kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri. Seperti yang pernah terjadi pada tahun 2019, yakni informasi biaya pertukaran pelajar yang dikeluarkan oleh IRO dan pihak BAAKPSI berbeda.
Imron Wakhid Harist, selaku kepala IRO membenarkan hal tersebut, menurutnya tidak adanya staf di IRO, membuat garis koordinasi jalinan kerja sama luar negeri menjadi rancu, terbukti pada tahun 2019 lalu, informasi yang diberikan oleh BAAKPSI dan IRO perihal biaya pertukaran pelajar berbeda.
”Dulu pihak BAAKPSI memiliki staf khusus yang menangani perihal kerja sama ini, dan hal tersebut membuat informasi perihal kerja sama luar negeri yang disampaikan menjadi rancu. Seperti informasi biaya pertukaran pelajar pada tahun 2019 yang berbeda, pihak BAAKPSI mengeluarkan informasi biaya sebesar delapan juta rupiah, namun dari pihak IRO juga memberikan informasi dengan jumlah yang lebih kecil, yakni lima juta rupiah,” ujar pria yang juga berprofesi sebagai dosen Prodi Sastra Inggris tersebut.
Imron berharap, pihak kampus akan memberikan perhatian lebih kepada IRO, mengingat IRO merupakan organisasi yang bertanggung jawab langsung terhadap jalinan kerja sama UTM dengan luar negeri. Juga perihal independensi IRO agar lebih dapat diperkuat lagi.
”Besar harapan saya, agar universitas lebih memperhatikan lagi keberadaan IRO, karena tak dipungkiri IRO memegang peranan penting dalam jalinan kerja sama UTM dengan pihak luar negeri, independensi IRO juga semoga semakin kuat lagi,” pungkasnya. (Ret/Pam).
