 |
| Aksi mahasiswa di depan gedung graha utama. foto: Sur |
WKUTM - Mahasiswa yang mengatasnamakan
Aliansi Trunojoyo Bergerak menggelar aksi di depan gedung rektorat Universitas
Trunojoyo Madura (UTM) pada pukul 09:00 WIB (22/07). Aksi dilanjutkan dengan audiensi di ruang
pertemuan lantai 10 rektorat. Aksi yang diikuti kurang lebih 50 mahasiswa
tersebut mengajukan beberapa tuntutan, yakni memangkas biaya Uang Kuliah
Tunggal (UKT), pemberian kepastian terkait Dana Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
2019 yang belum dibayarkan kepada Organisasi Mahasiswa (Ormawa), dan pemberian
subsidi daring berupa kuota tahun ajaran 2020/2021.
Muhammad Aksin, salah satu peserta aksi mengungkapkan tuntutan
dalam aksi tersebut berasal dari keluh kesah mahasiswa berbagai fakultas yang
tidak mendapatkan kepastian dari presiden mahasiswa dan pihak rektorat. Mereka meminta
pihak rektorium untuk meninjau kembali Surat Keputusan rektor nomor
211/UN.46/HK.02/2020.
”Aksi ini berawal dari keresahan
teman-teman dari fakultas terkait keringanan biaya UKT, permasalahan dana DIPA 2019
untuk ormawa dan bantuan kuota. Namun ketika mereka menanyakan hal tersebut
terhadap presma, presma belum memberikan kejelasan,” ungkap mahasiswa Fakultas Hukum tersebut.
Terkait pemangkasan UKT,
Muhammad Syarief, selaku Rektor mengungkapkan jika dampak Corona Virus Disease
(Covid-19) dirasakan seluruh kalangan masyarakat. Selain itu, Syarief juga
mengungkapkan jika UTM mendapatkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
(BOPTN) 2019/2020 sebesar 11 miliar rupiah.
”Kita mendapatkan bantuan BOPTN
2019/2020 sebesar 11 miliar, jika dibagi mahasiswa UTM sekitar 14000 sekian hanya
225 ribu setiap mahasiswa,” ungkapnya.
Syarief juga mengungkapkan terkait
bantuan UKT melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam surat edaran
Nomor:B/1522/UN46/KM.01.01/2020 diberikan kuota sebanyak kurang lebih 1300 mahasiswa,
namun hingga batas waktu terakhir hari ini hanya 623 mahasiswa yang mendaftar.
Berbeda dengan pernyataan Hendra
Lesmana, dirinya merasa keberatan terhadap persyaratan yang harus dipenuhi untuk
mendapatkan bantuan KIP. Dirinya menilai jika persyaratan yang harus dipenuhi
terlalu rumit dan belum ada kepastian
jika telah mengajukan persyaratan akan otomatis menerima bantuan tersebut.
”Saya dari anak petani, saya
belum pernah mendapatkan KIP sebelumnya, ketika ingin mendaftar persyaratan rumit.
Lantas apakah kita setelah mendaftar juga mendapatkan bantuan tersebut?,” tanyanya.
Menanggapi pernyataan tersebut rektor
hanya menyarankan jika sebaiknya yang bersangkutan daftar terlebih dahulu. Persoalan
lain ketika ditanya lebih lanjut terkait kepastian penurunan UKT, jika mahasiswa
telah mengisi persyaratan namun masih terkendala salah satu syarat tidak
terpenuhi apakah tetap tidak bisa mendapatkan keringanan UKT? rektor menjawab penuh emosi.
”Kalau itu dipaksakan, salah satu
persyaratan tidak ada, bantuan tersebut tidak jalan, mohon maaf ini sudah di luar
emosi saya. Ndak boleh, mau bunuh saya? Bunuh saja,” tegasnya. (sur/wuk)
