WKUTM – Sehubungan dengan perkembangan situasi lonjakan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Universitas Trunojoyo Madura (UTM) menurunkan Surat Edaran rektor nomor S/1390/UN46/HM.00.06/2021 tentang Pemberlakuan Kebijakan Bekerja dari Rumah/Work From Home (WFH) bagi Pegawai dan Pelaksanaan Belajar Mengajar di UTM dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Covid-19. Kebijakan WFH ini dilakukan 100% dan dimulai sejak tanggal 05 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021. Namun, Kebijakan tersebut rupanya menuai beberapa kendala dari beberapa pihak.
Supriyanto, selaku Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Sistem Informasi (BAAKPSI), menuturkan bahwa, kendala dari kebijakan WFH ini selalu ada, seperti halnya jika terdapat mahasiswa yang membutuhkan dokumen asli yang disimpan di kampus semacam ijasah. Selain itu, masalah jaringan juga menjadi kendala yang dialami Kepala BAAKPSI ini.
”Kendalanya jika ada berkas yang ada di kampus, seperti ijasah. Bila yang diminta hanya scan dokumen kita tidak ada masalah. Kalau yang diminta dokumen asli otomatis kita harus ke kampus. Karena bila disimpan di rumah nanti takutnya dimakan rayap atau hilang. Itu merupakan resiko, karena ijasah tidak boleh dicetak lagi. Lalu juga kendala jaringan, seperti kemarin pengumuman jalur mandiri kita sering komunikasi dengan bidang Information Technology (IT) kadang kalau di rumah itu tidak ada sinyal. Kalau bertemu langsung kan lebih enak,” tuturnya (09/07).
Untuk mengatasi masalah pengambilan berkas yang memerlukan datang ke kampus dari pihak BAAKPSI sendiri, Supriyanto, mengatakan bahwa dia akan menghubungi stafnya untuk datang ke kampus dengan menyesuaikan protokol Covid-19. Selain itu, Supriyanto juga berharap agar semua kerjaan dapat luar jaringan (Luring), sehingga untuk komunikasi lebih mudah dan tidak terganggu jaringan.
”Kalau saya inginnya sebetulnya tidak WFH, inginnya ya luring, untuk komunikasi lebih mudah, tidak terganggu jaringan,” ucapnya saat dihubungi melalui telepon via WhatsApp.
Selain itu, kendala juga dialami dari pihak mahasiswa, Deltania Rahmadewi, selaku mahasiswa Program Studi (Prodi) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), mengaku bahwa, selama mengurus berkas keperlukan untuk mendaftar program Kampus Merdeka dia mengalami kesalahan dalam pemberian surat rekomendasi. Delta menuturkan bahwa, dia akan mendaftar pertukaran pelajar merdeka (PPM) namun pihak kampus mengeluarkan surat rekomendasi untuk kampus mengajar.
”Kendala yang saya temukan saat mengurus berkas secara daring kemarin yaitu dari pihak perguruan tinggi salah mengeluarkan surat rekomendasi, jadi saya akan mendaftar PPM tapi dari pihak perguruan tinggi malah mengeluarkan surat rekomendasi untuk kampus mengajar, maka dari itu saya kemarin saat mendaftar PPM belum melampirkan surat rekomendasi dari perguruan tinggi,” ujar mahasiswa semester lima tersebut (05/07).
Menanggapi hal tersebut, Zulfikri Tri Tanaya, selaku Ketua Umum (Ketum) Himpunan Mahasiwa Program Studi (HMP) PGSD, membenarkan jika memang terjadi kesalahan pemberian surat rekomendasi pada mahasiswa yang mengikuti program PPM. Zulfikri berpendapat bahwa, terjadinya kesalahan tersebut dikarenakan adanya WFH yang membuat miskomunikasi antara dirinya dengan pihak Koordinator Program Studi (Kaprodi). Pihaknya merasa bahwa komunikasi lewat chat saja, menyebabkan sering adanya salah paham berbeda ketika komunikasi secara langsung.
”Waktu itu saya memang berkoordinasi dengan pihak kaprodi dan terjadi miskomunikasi. Saya telah mengirimkan file excel berisi data-data mahasiswa yang meminta surat rekomendasi PPM, mungkin dikarenakan kesibukan satu atau dua hari pesan saya belum dibalas, kemudian saya mencoba mengirim pesan kembali. Ketika kaprodi membalas, beliau sekaligus memberikan informasi terkait kampus mengajar. Jadi, mungkin waktu itu beliau mengira data yang saya kirim sebelumnya untuk yang kampus mengajar. Jadi, memang yang menjadi kendala WFH salah satunya komunikasi, karena bila melalui WhatsApp berbeda dengan bertemu langsung,” tutur Zulfikri saat dihubungi melalui WhatsApp (08/09).
Menjawab permasalahan tersebut Zulfikri juga menuturkan bahwa, untuk mahasiswa yang salah dalam mendapat surat rekomendasi pada program PPM, dapat meminta nanti apabila telah berhasil lolos dalam program tersebut.
”Hasil dari menghubungi Kaprodi beliau menjawab, surat rekomendasi untuk teman-teman yang mengikuti program PPM apabila sudah lolos, baru meminta surat rekomendasi,” tuturnya.
Selain itu mahasiswa angkatan 19 tersebut berharap agar komunikasi antara mahasiswa dan dosen dapat dilakukan lebih baik lagi. Zulfikri mencontohkan bila sebelum WFH 100% meskipun pembelajaran kuliah masih menggunakan metode Dalam Jaringan (Daring) namun mahasiswa masih dapat masuk ke kampus untuk berkonsultasi terkait skripsi pada dosen pembimbing.
”Dengan kondisi seperti sekarang, hampir tidak memungkinkan bertatap muka dengan dosen untuk berkonsultasi mengenai skripsi. Kalau dulu mungkin meskipun masih daring kuliahnya masih bisa bertemu dengan dosen, karena masih ada dosen yang berada di kampus. Jadi yang skripsi bisa menemui di ruang prodi untuk konsultasi. Jadi, saya berharap kedepan komunikasi antara dosen dan mahasiswa dapat lebih mudah,” ujarnya.
Sedangkan dari pihak Kepala Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 UTM, Ningwar, sampai berita ini diterbitkan belum bisa dihubungi, begitu juga dengan Kaprodi PGSD, Andika Adinanda Siswoyo. (Ola/Aml)
.jpg)
