Komentar |
| BERDISKUSI: Presma terpilih Tolak Adi berdiskusi dengan para ketum UKM di sekretariat BEM membahas koordinasi pelantikan ketum UKM dan gubernur di setiap fakultas yang akan digelar pada Rabu (29/4) nanti. FOTO: ISKAK/SM |
Ketum Menwa: Tidak Ada SK Presma
WKUTM – Untuk kali pertama pasca terpilihnya Tolak Adi sebagai Presiden Mahasiwa (Presma), pihaknya langsung menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah Unit Kegiatan Mahasiwa (UKM) di sekretariat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Senin (27/4). Pada pertemuan tersebut, BEM Universitas yang dikomandoi Tolak Adi itu menjabarkan beberapa hal terkait pelantikan ulang ketua umum (ketum) UKM dan gubernur di masing-masing fakultas.
Rencananya, pelantikan ulang tersebut akan dilaksanakan pada Rabu (29/4) malam di gedung Graha Utama lantai 10. Menurutnya, ketum UKM dan gubernur masing-masing fakultas akan dilantik langsung oleh presma. Dia berpendapat bahwa pelantikan itu dilakukan agar UKM mendapatkan legalitas. Hal itu dilakukan berdasarkan aturan dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) mengenai kedudukan keorganisasian mahasiswa.
Karena menurutnya, dalam AD/ART presma wajib melantik UKM dan gubernur sebagai legalitas. Demikian halnya dengan gubernur yang wajib melantik ketum Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF). ”Aturannya memang begitu dalam AD/ART, kalau presma yang melantik rektor. Sementara gubernur dan UKM dilantik oleh presma,” dalihnya.
Sementara itu, Ulul Albab LM Putra selaku Sekretaris Jendral (Sekjen) Kabinet Mahasiswa Bersatu (KMB) menambahkan, pihaknya mengimbau kepada seluruh pihak supaya mengikuti aturan dan mekanisme yang ada. ”Kalau ada pihak yang tidak setuju terkait pelantikan ketua umum UKM oleh presma, silakan mengusulkan pendapatnya ketika musyawarah mahasiswa (muswa) nanti,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum UKM Resimen Mahasiswa (Menwa) Sahru Romadhon kurang sepakat jika pelantikan UKM dilantik oleh presma. Sebab selama 2 tahun ini UKM tidak pernah diberikan tempat secara khusus dalam muswa dan menwa dalam tradisi pelantikan langsung oleh Rektor. Belum lagi tempat memperjuangkan aspirasi bagi UKM ketika muswa cenderung bagi tertutup. ”setiap kali muswa selama ini UKM tidak diberi tempat secara khusus oleh BEM,” terangnya.
Sahru Romadhon menambahkan bahwa pelantikan Ketum Menwa sendiri sudah jelas. Hal itu dijelaskan secara tertulis dalam buku petunjuk pelaksana (juklak). ”Isinya kurang lebih membahas kedudukan Menwa terkait posisinya di kampus. Intinya di dalamnya terdapat aturan yang mengatakan UKM berada satu tingkat di bawah rektor,” imbuhnya.
Menurutnya, penerbitan SK ketum UKM oleh rektor dimulai sejak era pembantu rektor III dijabat Yudi Widagdo Harimurti. ”Pak Yudi memutuskan semua SK diturunkan oleh rektor biar tidak ada kecemburuan antar UKM.” terangnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas tiga pokok persoalan dan pra-syarat pendirian UKM baru. Namun demikian, poin-poin kesepakatan yang diusulkan oleh para ketum UKM yang hadir masih sebagai bahan penjaringan saja.
Saat ditemui seusai rapat, Tolak Adi mengaku belum membentuk jajaran menteri di KBM. Pihaknya mengaku baru ada tiga orang yang mengurusi BEM. ”Sejak saya dilantik Jumat (24/4) lalu, hanya ada 3 orang yang mengurusi BEM. Ketiga orang saya sendiri, wakil presma, dan sekjen. Fokus utama saya yaitu melantik ketum UKM dulu, baru penjaringan kabinet setelah pelantikan,” ungkapnya. (isk/gin)